Koreri.com, Opini – Perhelatan pemilihan Gubernur Provinsi Papua kali ini semakin menarik. Bahkan  ramai diwarnai perang wacana dan adu strategi oleh para tim kampanye dan relawan.
Namun belakangan ini malah perdebatannya mulai terilhat menjauh dari konteks alias kontra produktif. Apalagi sampai harus “lapor-melapor” oknum karena dianggap menghina kandidat, ataupun penyataan yang menyerang personal.
Padahal “Baper” dalam seni perang oleh Sun Tzu merupakan tanda pertama dari kelalahan. Artinya kalau kurang sabar, mending jangan main politik.
Kita skip soal itu, walaupun ada relevansinya dengan pembahasan nanti.
Kali ini sedikit, saya hendak mengulas kekalahan “MARI-YO” pada pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Provinsi Papua yang informasinya akan digelar Agustus mendatang.
Sebelumnya, kita ketahui bersama pada pemungutan suara pemilihan gubernur yang digelar 27 November 2024 silam duet Benhur Tomo Mano – Yeremias Bisai Paslon Nomor 1, mengungguli Mathius D. Fakhiri – Aryoko Rumaropen Paslon Nomor 2.
Dengan peta suara “BTM-YB” 269.970 dan “MDF-AR” 262.777 Â pada akhirnya kemenangan ini dianulir oleh MK karena soal pelanggaran administrasi oleh Calon Wakil Gubernur Yerrmias Bisai hingga MK memutuskan dan memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mengganti Calon Wakil Gubernur dari Paslon Nomor. 1, Hingga kemudian diputuskan drh. Constant Karma sebagai penggantinya.
Koalisi Besar Tidak Menjamin Kemenangan
Tim “MDF – AR” hampir memborong semua partai dengan harapan dapat membuat dirinya menjadi satu – satunya Calon Gubernur pada Pilgub Papua.
Kenyataannya sebelum ada Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 yang akhrinya membuat satu-satunya partai yang tersisa yakni PDIP Papua dapat mengusung pasangan BTM-YB di menit – menit akhir penutupan pendaftaran, diikuti oleh PKN Papua yang juga menjadi partai pendukung.
Akhirnya konfigurasi pertarungan politik ini diputuskan oleh KPU diikuti oleh dua kandidat dengan BTM-YB diusung/didukung oleh PDIP dan PKN kontra MDF-AR yang diusung/didukung seluruh partai dengan pengecualian dua partai yang milik BTM-YB, yakni 16 Partai.
Strategi ini diharapkan dapat mengasosiasikan Koalisi Besar Nasional yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung dan memenangkan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, diturunkan untuk memenangkan paslon dengan segala parangkat bahkan bohir untuk pemenangan daerah.
Nyatanya memang ini ampuh di beberapa daerah, tetapi juga “Gak Main” di beberapa daerah, salah satunya Provinsi DKI Jakarta. Sama halnya dengan di Papua Dimana koalisi ini pun tidak mampu menghantar kemenangab bagi MDF-AR.
Pasalnya, langkah politik Parpol tidak sepenuhnya diikuti oleh konstituennya, bahkan proses politik pengusungan parpol terhadap calon pun banyak tidak disetujui oleh struktur dibawahnya.
Akibatnya banyak kader yang membelot, berakibat pada Internal yang tidak solid sehingga berdampak pada mesin partai tidak bergerak maksimal.
Dan masih banyak lagi fakta politik bahwa Koalisi Gemuk tak menjamin kemenangan, justru malah menjadi masalah baru. Misal, soal beban operasinal yang kemudian membengkak sebab paslon harus mengakomodir keinginan politik parpol untuk terlibat secara langsung di basis – basis pendukungnya.
Selain itu anggapan dari paslon bahwa diatas kertas, angka suara parpol pada saat Pileg/Pilpres akan relevan dengan hasil Pilkada membuat Kemenangan itu bergantung pada gerak mesin partai.
Menaruh harapan pada anggapan ini tentu tidak salah. Namun kenyataannya bahwa ujian sebenarnya dari strategi ini adalah kesolidan, dan intensi komunikasi politik di internal partai.
Jika kenyataanya paslon ini kalah suara, artinya mesin partai dianggap tidak maksimal. Apalagi kondisi sosial – budaya masyarakat Papua yang sangat bergantung pada subjektifitas personal, dengan beberapa pertimbangan misalnya soal track record, hingga identitas paslon seperti Ketokohan, Subjek agama, Suku, dan Budaya.
Polarisasi ini yang membuat konsolidasi partai pada akhirnya menemui jalan buntu.
Faktor – Faktor inilah yang tidak mampu dikooptasi oleh paslon MDF – AR.
Pola Komunikasi Politik yang “Elitis”
Banyak yang berkisah tentang paslon MDF yang kurang berbaur dengan masyarakat bahkan tim pemenangannya. Gap ini adalah sesuatu yang mekanistis, sebab beliau adalah mantan Kapolda dan Pejabat Tinggi Mabes Polri berpangkat bintang tiga. Dan untuk sekelas orang sekaliber MDF masuk akal jika dirinya dipenuhi lapisan penjagaan ekstra, apalagi di momen Pillkada, akan sangat lumrah jika dijaga ketat.
Namun hal lain dari komunikasi politik tentu bertabrakan dengan protokol itu, sebagaimana kita ketahui paslon Benhur Tomi Mano, di berbagai kesempatan berbaur Skin to Skin, eye to eye, dengan masyarakat beliau tanpa sekat. Bahkan di kediamannya, semua orang bebas keluar masuk meski hanya sekedar menyampaikan harapan dan doa kesehatan terhadapnya. Dan beliau langsung menerimanya, kaca mobilnya selalu turun ketika di keramaian rakyat.
Barangkali memang “track record” berbicara banyak, ini soal jam terbang dan pembiasaan karena selama 10 tahun menjadi Wali Kota telah membentuk pribadi seorang BTM melekat dengan rakyat.
Kebalikan dengan hal itu, MDF yang notabene seorang jenderal terkesan sangat formalistik dan procedural. Walaupun di media – media sosial miliknya ia berusaha mematahkan stigma itu, namun kenyataannya ketidak naturalan terpampang, mengungkap pola komunikasi politik yang berbeda.
Disisi lain pola komunikasi politik yang paling ajib dalam urusan Pilkada adalah soal “persuasifikasi”. Seorang calon kepala daerah harus ada dibenak konstituennya, mungkin MDF lebih unggul di kalangan milenial dan Gen Z. Hal itu harus diakui karena strategi medianya efektif, namun milenial dan Gen Z ini tidak berdiri dalam satu faktor, banyak hal dapat memengaruhi pilihan mereka, itu pun BTM melakukan dan mencerug suara dari kaula Milenial dan Gen Z.
Tentu ini dipandang sebagai ruang pertarungan yang seimbang, walau harus dimenangkan oleh MDF namun suara BTM dari Kalangan Milenial dan Gen Z cukup signifikan.
Sementara hal yang tidak dapat dilakukan oleh MDF ialah mendalami hati dan pikiran masyarakat yang berada dipelosok, didalam – dalam hutan, personifikasi MDF yang melekat dengan kepolisian menjadi jurang pemisah antara ia dan masyarakat. Semua hal ini bisa dilihat dari persebaran suara pada pemungutan sebelumnya.
Pola Komunikasi yang “Elitis” mulai direduksi oleh Prabowo subianto, beliau mengakui Presiden Jokowi yang menjadi rivalnya selama 2 kali kontestasi Pilpres menjadi Inspirasi dan mengubah cara pandangnya dalam politik hingga kemudian berdampak pada pendekatan komunikasi politik Prabowo yang lebih relevan dengan masyarakat menghantarnya menjadi Presiden RI ke – 8.
Substansi dari kontestasi politik ini ialah tentang memenangkan suara rakyat.
Di Papua sering terjadi fenomena ketika masyarakat disuguhkan dengan uang untuk membeli suaranya, namun kenyataan di TPS mereka memilih orang lain.
Seorang mama yang berasal dari Sentani mengungkapkan itu ketika Ketum PSI Kaesang menyodor MDF untuk dipilihnya, mama itu lantas nyeletuk “tapi mama ini mano”.
Peristiwa itu mengungkap istilah yang disebut disebut Silent Majority atau mayoritas yang diam.
Papua bukan Jawa atau Jakarta, dimana media sosial telah menjelma menjadi kebutuhan, banyak masyarakat Papua yang belum terkoneksi dengan internet, mereka tidak punya akun FB, Tiktok, Instagram. Mereka hanya punya cangkul dan mata kail, suara MDF belum hadir di sana, tetapi BTM telah sampai kesana. Terbaca dari elektabilitasnya yang sebelum menjadi Calon Gubernur berada di kisaran 70 – 80 persen.
Bisa dikatakan MDF sebagai mantan kapolda memiliki perangkat jaringan dan struktur hingga ke masyarakat, tetapi kehadirannya tidak melekat kesana. Sementara BTM yang hanya seorang politisi dan birokrat telah lama hadir disana. Ia pernah men-challange suaranya ketika bertarung di DPR – RI dan terbukti ia terpilih.
Sebelumnya pun ia menjadi Tenaga Ahli Kementerian Sosial, dan bisa jadi jabatan itu membuatnya bisa hadir di rumah – rumah rakyat yang sedang kesusahan.
Penulis :
Aktivis Muda Muhammadiyah
