Koreri.com, Jayapura – Sebuah fakta menarik terkuak saat Ketua DPR Papua Jhoni Banua Rouw angkat bicara menanggapi pernyataan sikap yang disampaikan Fraksi Demokrat soal tidak dilaksanakannya sidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2022.
Apa itu? Bahwa kini terungkap fakta baru soal pelaksanaan PON XX yang masih menyisakan hutang 300 Miliar.
“Ada juga beberapa yang diminta oknum-oknum anggota DPR Papua, salah satunya dari Demokrat untuk menyelesaikan hutang-hutang PON yang cukup besar kurang lebih Rp 300 Miliar diminta dibayarkan dalam ABT ini. Uang dari mana padahal dalam APBD induk 2021 kita sepakat semua biaya PON harus diselesaikan,” bebernya saat memberikan keterangan pers kepada sejumlah awak media di ruang kerjanya, Senin (17/10/2022)..
Rouw kemudian menjelaskan, untuk PON XX lalu sudah dianggarkan dalam APBD Papua sebesar 2,4 Triliun sampai 2021.
“Itu artinya semua kebutuhan PB PON, kita sudah anggarkan dan bagi pusat itu menjadi tanggung jawab mereka. Kita sudah sepakati itu, sehingga kewajiban Pemerintah Provinsi Papua sudah melakukan itu 100 persen dari dana APBD yang didalamnya ada dana Otsus,” jelasnya.
“Pertanyaan kami sekarang, kalau masih ada Rp 300 Miliar lagi, untuk pos apa yang akan kita bayarkan ? sedangkan kita sudah selesai,” tanyanya.
Dalam rapat badan anggaran resmi, Kepala Badan Keuangan mengatakan semuanya sudah dibayarkan dan tidak ada hutang lagi.
“Kalau hari ini ada muncul hutang, kita sudah bayarkan hal yang sama kemudian kita diminta uang untuk membayar hal yang sama. Saya tidak mau ikut bertanggung jawab untuk proses ini. Minta maaf di poin ini, kami Pimpinan telah menyepakati untuk tidak membayarkan lagi uang yang mana untuk membiayai PB PON,” tegasnya.
“Mungkin selama ini Demokrat memperjuangkan, tetapi kami tidak menyetujui hal itu,” tandasnya.
Politisi NasDem ini menambahkan, total APBD Perubahan Papua pada tahun 2022 sebesar Rp 3,3 Triliun dan didalamnya ada dana cadangan Rp 8 Miliar sekian.
“Sangat bisa untuk membiayai hal-hal mendasar yang sudah saya disebutkan diatas. Tanpa menggunakan dana cadangan senilai 8 Miliar,” pungkas Rouw.
Perlu diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini sementara melakukan penyelidikan terkait penggunaan anggaran pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XX yang berlangsung Oktober 2021 lalu.
Bahkan menurut informasi yang beredar, sejumlah pihak bakal dipanggil untuk dimintai keterangan soal pengelolaan anggarannya.
RIL
