Koreri.com, Jayapura – Sarasehan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI juga berlangsung di Kampung Kayu Pulo, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Selasa (25/10/2022).
Sarasehan tersebut membahas topik terkait karbon di wilayah adat.
Dari diskusi itu, narasumber mengajak masyarakat adat untuk mengkritisi kebijakan karbon di wilayah adat di daerah masing-masing.
Sarasehan yang sejak siang hingga sorenya telah melahirkan tujuh rekomendasi bersama.
Pertama, masalah keadilan.
Kedua, mendesak agar RUU Masyarakat Adat harus segera disahkan.
Ketiga, masyarakat harus menjadi penerima manfaat utama sebagai pemilik hak ulayat. Selain itu, dalam penentuan Inpres, tidak ada keterlibatan masyarakat adat. Masyarakat adat harus terlibat penuh.
Keempat, tentang perdagangan karbon. Ditegaskan, itu bukan solusi utama penanganan krisis karbon. Yang dibutuhkan adalah regulasi yang harus lebih berpihak kepada masyarakat adat.
Kelima, masyarakat adat jangan sampai menjadi penonton di atas wilayah adatnya sendiri.
Keenam,masyarakat adat tidak butuh belajar bagaimana cara menjaga hutan adat. Sebab, merekalah penjaga hutan adat.
Dan poin ketujuh, manfaatkan hasil hutan bukan kayu untuk pemanfaatan ekonomi masyarakat adat.
Para pemateri diantaranya dalam sarasehan diantaranya Monika Ndoen (AMAN), Agung Wibowo (HuMa),Cindy Simangunsong (Econusa) dan beberapa narasumber lainnya.
RED
