Koreri.com, Manokwari– Pemerintah Daerah (Pemda) harus memberikan reward kepada tenaga pendamping kampung yang selama ini membantu para kepala kampung melakukan penertiban pertanggung jawaban dana kampung atau dana desa di daerah masing-masing.
Menurut Ketua Komisi V DPR Papua Barat Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H reward yang diberikan berupa anggaran tambahan, karena diakuinya bahwa kesejahteraan para tenaga pendamping ini sudah dialokasikan dalam gaji atau operasinal, namun untuk transporasi dengan melihat kondisi letak geografis di Papua Barat menjadi kendala.
Kalau hanya mengandalkan dana operasional mereka pasti tidak mencukupi, Syamsudin Seknun mencontohkan Kabupaten Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Kaimana serta beberapa daerah lain yang transportasi dijangkau dengan sulit dan membutuhkan anggaran besar.
“Pasti gaji atau operasional para tenaga pendamping salam 1 bulan tidak cukup, karena lokasi kampung yang jauh kalau para pendamping ke sana harus sewa speedboat yang satu kali perjalanan Rp 1 jutaan, atau sewa mobil diatas Rp 2 jutaan sedangkan gaji mereka hanya Rp 3 Jutaan, ini sesuatu yang sangat tidak logis, karena itu yang saya minta kepada OPD teknis untuk memperhatikan hal ini,” kata Sase kepada wartawan usai hearing dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Ruang Royal 3 Aston Niu Manokwari, Jumat (28/10/2022) malam.
Mantan Wakil Ketua Bapemperda DPR Papua Barat itu menyoroti pemerintah pusat dalam melakukan program kegiatan tanpa memperhatikan isolasi sebuah daerah seperti di Papua Barat sehingga tenaga pendamping harus mengalami kendala yang cukup sulit akhirnya dalam tugasnya tidak berjalan maksimal.
“Harapan ini juga saya sampaikan kepada Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat untuk harus punya perhatian kepada para pendamping kampung, karena mereka sudah sinergi dengan pemerintah kampung jadi saya pikir pantas petugas pendamping kampung mendapat anggaran tambahan,” ujarnya.
KENN
