Komisi III DPRD Maluku Kembali Gelar Rakor Bersama Mitra, Rahakbauw Ingatkan Ini

Richard Rahakbauw Kom III DPRD Mal
Ketua Komisi III DPRD Maluku Richard Rahakbauw

as

Koreri.com, Ambon – Komisi III DPRD Maluku kembali menggelar rapat koordinasi bersama mitra teknis, Jumat (16/12/2022).

Kali ini, bersama mitra PUPR se-Provinsi Maluku, BPJN Maluku, Balai Cipta Karya dan juga Basarnas.

Rapat bersama ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi terkait usulan-usulan program kegiatan pengolahan sampah, infrastruktur, maupun persoalan pasar dan pemasangan pipa air bersih di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang nantinya diusulkan Pemerintah setempat ke Balai Cipta Karya.

“Di sisi itu juga dibahas terkait kehadiran Komisi V DPR RI yang nantinya akan datang berkunjung di Kota Ambon selama satu hari, yakni pada tanggal 19 Desember 2022,” sambung Ketua Komisi III, Richard Rahakbauw kepada sejumlah media sesuai rapat, Jumat (16/12/2022).

Kedatangan Komisi V DPR RI ini merupakan permintaan dari Komisi III DPRD Provinsi Maluku.

Mereka nantinya akan “On the spot” ke beberapa lokasi diantaranya pelabuhan penyeberangan di Tulehu dan kemudian ke pengungsi bencana alam di wilayah yang sama.

“Bahkan, mereka akan mengunjungi beberapa wilayah yang kita diusulkan untuk kemudian diserahkan ke Komisi III DPRD Maluku agar diperjuangkan dalam Inpres Tahun 2023, dan APBN 2023 serta APBN 2024,” sambungnya.

Prinsipnya, lanjut Rahakbauw, harus ada penyatuan persepsi.

Dan karena ini juga terkait dengan pembangunan infrastruktur, sehingga BPJN Maluku juga meminta Dinas PUPR se-Provinsi Maluku untuk menyiapkan seluruh dokumen teknis seperti izin lingkungan.

“Kita juga akan mendorong agar semua persyaratan yang diminta oleh peraturan perundangan dilengkapi, sehingga pada saat anggaran turun semuanya sudah terpenuhi. Yang kita khawatirkan adalah ketika hal itu tidak dipenuhi maka anggaran itu dapat dialihkan ke daerah lain dan otomatis Provinsi Maluku akan rugi,” bebernya.

Untuk itu, Rahakbauw meminta seluruh Kepala Dinas PUPR Kabupaten/Kota serius terhadap persyaratan teknis yang diminta oleh Pemerintah Pusat terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di wilayah masing-masing maupun Provinsi Maluku.

“Kalau dana Inpres itu turun maka sangat membantu mengurangi beban Pemerintah provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Dari hasil rapat tadi juga kami meminta agar ada penghubung setiap saat dengan BPJN sehingga kalau memang ada progres lainnya yang belum terlaksana dapat segera dituntaskan,” pungkasnya.

JFL

as