Koreri.com, Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat masih terus melakukan perbaikan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023, menjawab evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri pasca pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.
Penjabat Gubernur Papua Barat, Drs Paulus Waterpauw,M,Si, mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan waktu kepada Pemprov Papua Barat hingga tanggal 18 Januari 2023 untuk melakukan revisi RAPBD serta rencana anggaran dan program (RAP).
“kita harapkan hari ini bisa rampung walaupun awalnya kita diberikan waktu sampai tanggal 18 januari 2023 oleh Kemendagri,” kata Waterpauw di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Jumat (13/1/2023)
Menurut Waterpauw, percepatan penyelesaian RAPBD dan RAP menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini mengingat relevansinya dengan pelaksanaan anggaran di tahun 2023 yang menjadi terlambat.
“Saya sudah sepakat dengan para asisten, Kepala Dinas dan Kepala Badan bahwa kita hari ini mau selesaikan lebih cepat, karena tahun 2023 sudah berjalan,” lanjut Waterpauw sembari mengaku akan melakukan monitor langsung terhadap program yang telah di susun oleh masing-masing satuan kerja.
“Saya akan panggil pimpinan masing-masing satuan kerja untuk memaparkan program kerja dan penggunaan anggaran, agar saya bisa mengontrol langsung program yang akan dilaksanakan,” tandasnya.
Ditambahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat, Enos Aronggear, menyebutkan paska pemisahan Papua Barat dan Papua Barat Daya terjadi pemotongan terhadap anggaran belanja daerah.
” RAPBD kita lakukan penyesuaian dengan peraturan menteri keuangan 206 tahun 2022, dari awalnya sekitar 7 triliun lebih akan dikurangi dengan pemisahan Papua Barat Daya,” sebut dia.
Disebutkan, dengan menyisakan 7 Kabupaten maka APBD Papua Barat hanya berkisar 3 triliun lebih, yang bersumber dari dana otonomi khusus, dana tambahan Infrastruktur, dan dana bagi hasil migas yang dilakukan pemangkasan.
“hanya sekitar 3 Triliun lebih kita upayakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa mendongkrak pendapatan agar bisa di posisi aman diangka 3,5 triliun untuk APBD Papua Barat,” ujar Aronggear.
KENN
