Koreri.com, Manokwari – Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw memastikan dalam waktu dekat akan melakukan perombakan birokrasi di lingkup Pemerintah setempat.
Hal itu dipastikan setelah mendapatkan izin dari Menteri Dalam Negeri dan Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN).
Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah lama menjabat kini terancam perombakan termasuk juga pengisian jabatan yang kosong karena pejabat sebelumnya pensiun atau terkena masalah hukum.
“Pergantian pimpinan OPD dalam waktu dekat, hari ini saya sudah umumkan kepada seluruh ASN di Papua Barat. Pastinya rotasi dilakukan pekan depan, setelahnya baru penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA, red),” ungkapnya usai memimpin apel ASN di Manokwari, Jumat (3/3/2023).
Waterpauw menegaskan pembagian DPA tahun 2023 kepada satuan kerja Pemerintah daerah setempat dilakukan setelah pergantian sejumlah posisi jabatan strategis.
Diakui Waterpauw, rotasi pejabat ini sudah direncanakan sejak lama tapi terbentur aturan.
“Dan baru sekarang ini bisa dilakukan setelah ada izin Mendagri dan Komisi ASN,” ujar Waterpauw.
Selama delapan bulan menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat, Waterpauw menyatakan sudah cukup baginya untuk memberikan penilaian kerja kepada sejumlah pejabat di lingkup pemerintahannya.
Menurut Waterpauw, hingga saat ini masih terdapat pimpinan OPD yang menjabat sejak awal berdirinya Provinsi Papua Barat atau belum pernah diganti.
“Ada yang memang sudah lama, kita evaluasi ada yang sudah 10 tahun, 15 tahun, jadi sudah waktunya untuk diserahkan kepada generasi-generasi muda,” tegas Waterpauw.
Ia berencana mengambil sejumlah ASN dari enam kabupaten di Papua Barat untuk mengisi jabatan strategis di pemerintah provinsi.
“Bukan tidak mungkin kita ambil dari kabupaten yang ada, selama memiliki kemampuan dan juga sesuai dengan kebutuhan daerah,” tambahnya.
AND
