Koreri.com, Ambon – Gubernur Murad Ismail resmi membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku Tahun 2023 yang ditandai dengan pemukulan tifa, bertempat di The Natsepa Hotel & Resort, Selasa (11/4/2023).
Rakorda mengusung tema : “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi Daerah”.
Turut hadir, Forkopimda, Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Sekda Maluku dan Istri, Bupati/Walikota se-Maluku, Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Maluku, Forkopimda Kabupaten/Kota, Pimpinan OPD terkait lingkup Pemprov Maluku dan Kabupaten/Kota, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Maluku, Pimpinan Instansi Vertikal, dan pihak lainnya.
Ketua TGPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah dalam laporannya mengatakan, rakor ini merupakan inisiasi dan instruksi Gubernur Maluku, berkaitan dengan tindaklanjut hasil pembahasan Gubernur seluruh Indonesia dengan Presiden RI, ada 8 key indicator performance, dimana salah satunya berkaitan dengan inflasi.
“Pertemuan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan program dan memastikan seluruh pasokan terdistribusi, serta harga bahan pangan pokok harus terjamin, terkendali dan tidak berdampak kepada inflasi,” tambahnya.
Hadi menjelaskan, berdasarkan situasi dan perkembangan harga kebutuhan pokok di Provinsi Maluku sampai dengan hari ini, baik dari segi harga maupun kesediaannya terjangkau oleh daya beli masyarakat, karena tidak ada pembelian yang berlebihan, yang dapat menimbulkan kenaikan harga.
“Dari bulan Maret kemarin inflasi Maluku sangat terkendali saat Hari Besar Keagamaan Nasional dari 5,4% yoy dibandingkan bulan sebelumnya 5,70%, turunnya inflasi ini karena stabilnya pangan yang bisa dikendalikan, dan sampai hari ini berdasarkan pengecekan tidak ada harga yang mengalami kenaikan yang berlebihan, dan dipastikan stok pada bulog dan distributor di cek langsung on the spot cek dengan bersama Dinas terkait dan TPID, sementara untuk koordinasi dari tingkat pusat mengenai suplai minyak goreng, Maluku adalah satu-satunya Provinsi yang mempunyai ketahanan minyak goreng di atas rata-rata, begitu juga beras dan gula,” ungkapnya.
Hadi menyampaikan, beberapa waktu lalu Gubernur telah melakukan penandatanganan komitmen dengan Direktur Utama Perum Bulog yang merupakan salah satu perintah utama Presiden untuk melakukan penyerapan beras di tingkat petani, sehingga saat ini nilai tukar petani Maluku mencapai 103,82 yang adanya menunjukan perbaikan ekonomi.
“Tema Rakorda, berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi di Maluku yang unggul 5,83%, dimana menunjukan kapital inflow yang bagus dan berharap pertumbuhan ekonomi ini bisa terus ditumbuhkembangkan sebagaimana yang disampaikan oleh Gubernur,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur memberikan apresiasi serta penghargaan yang tinggi kepada Forkopimda Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota Se-Maluku yang telah hadir dalam Rakorda ini sebagai bentuk sinergitas antara seluruh stakeholder dalam upaya pengendalian angka inflasi di negeri raja-raja yang sama-sama kita cintai.
“Inflasi tahunan Provinsi Maluku pada Maret 2023 lebih rendah dari Februari sebesar 6,19% yoy atau turun 0,76%, lebih tinggi dari inflasi nasional pada bulan yang sama pada 4,97% yoy. Sedangkan inflasi Provinsi Maluku pada Maret 2023 sebesar 0,18% month to month, lebih tinggi dari inflasi februari sebesar 0,23% atau naik 0,71 %, sama dengan inflasi nasional pada bulan Maret sebesar 0,18% month to month,” jelasnya.
Gubernur menjelaskan, komoditas penyumbang inflasi di Maluku pada bulan Maret 2023 adalah sektor angkutan darat, dimana karena kenaikan harga yang signifikan, ia minta kepada TPID Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota.
“Tidak perlu ragu-ragu untuk mengintervensi harga dalam belanja tidak terduga sebagaimana arahan Presiden saat rakornas penanganan inflasi tahun 2022 guna membantu sektor transportasi, perlindungan sosial serta pembukaan lapangan kerja baru,” tambahnya.
Sementara itu komoditas yang mengalami deflasi pada bulan Maret 2023 antara lain telpon seluler, ikan tongkol, ikan cakalang, dan ikan selar.
“Saya mintakan perhatian Bupati dan Walikota beserta TPID Kabupaten Kota Se Maluku untuk bekerja ekstra keras dalam pengendalian inflasi maluku, dengan menerapkan langkah-langkah penanganannya yang tepat sasaran, terkhususnya pemerintah Kota Tual yang saat ini inflasinya cukup tinggi, yaitu 7,49% yoy di atas rata-rata nasional yaitu 4,97% yoy,” pintanya.
Ismail menambahkan, menyambut hari raya Idul Fitri 1444 H Tahun 2023, stok kebutuhan pokok untuk Provinsi Maluku masih tersedia dalam jumlah yang cukup banyak.
Ini semua berkat kerjasama Pemprov Maluku dengan pemangku kepentingan khususnya Bulog. Dimana pada 24 Maret 2023 lalu di Jakarta, Pemprov Maluku telah melakukan MoU dengan Perum Bulog, sebagai upaya Pemda dalam menjaga distribusi dan stabilitas harga pangan di daerah.
BKL
