Koreri.com, Manokwari – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya agar Mandatory spending harus memperhatikan kondisi objektif daerah, karena ada aspirasi dari Kabupaten yang masuk dalam Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024.
Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat George Karel Dedaida,S.Hut.,M.Si mengatakan, seyogyanya dalam musyawarah pembangunan daerah sudah mencapai pemufakatan bersama harusnya ditindak lanjuti ke pemerintah pusat melalui Musrenbang nasional.
“Forum itu harus mengakomodir aspirasi dari daerah seperti terkait dengan Mandatory spending harus ada ruang-ruang bagi aspirasi rakyat papua, jangan sampai naik ke pusat terus Mandatory spending diatur dengan semuanya dari Jakarta centris jadi kami berharap ada ruang itu,” kata George Dedaida kepada media ini melalui telpon celulernya, Jumat (5/5/2023).
Ketua komisi I DPR Papua Barat juga menyoroti tentang aplikasi Sistim informasi Pemerintah Daerah (SIPD) harus fleksibel membuka ruang bagi aspirasi di daerah, supaya ketika masyarakat meminta pemetaan wilayah adat atau pendataan orang asli Papua (OAP) sudah ada nomenklatur ini sudah ada.
Pasalnya, selama ini nomenklatur yang mengatur tentang kepentingan OAP tidak ada dalam aplikasi SIPD, karena itu diharapkan pemerintah pusat membuka ruang untuk kodefikasi khusus harus ada apalagi terkait dengan anggaran otonomi khusus (Otsus).
“Misalnya soal pemilu adat harus ada tikar adat dalam menentukan calon-calon legislator untuk masuk dalam DPRK, DPRP dan MRP ruang ini tidak ada sehingga tidak ada juga penganggarannya padahal fasilitas pemerintah melalui Kesbangpol lewat lembaga masyarakat adat yang terdaftar di Pemerintah daerah,” ujarnya.
George berharap pemerintah pusat membuka SIPD khusus untuk dapat mengisi instrumen-instrumen baru dari Otsus untuk dapat diakomodir didalamnya. Menentukan kiblat kerja yang baru di daerah Otsus harus diletakkan pada dasarnya.
“Nah, ini tidak ada dalam SIPD dan juga Mandatory spending padahal ini hal yang prinsip makanya kami dari DPR Papua Barat dan juga fraksi Otsus mendorong agar ada kolaborasi bersama dari pusat dan daerah untuk melihat persoalan seperti begini supaya aspirasi masyarakat bisa masuk dalam program perencanaan nasional dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” harapnya.
KENN
