Koreri.com, Jayapura – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPA-RB) Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas, meresmikan penggunaan Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Jayapura, di area Terminal Tipe A Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, Jumat (19/5/2023).
Dijelaskan, Indonesia sentris dalam pemerintahan Presiden Jokowi bukan hanya mendorong pembangunan infrastruktur tetapi juga dalam sektor pelayanan publik termasuk di Papua.
“Khusus untuk Papua, kami didorong dari bapak Presiden untuk terus menggiatkan pelayanan publik dan kita akan tangani khusus, berikan supervisi, monitoring mingguan dan bulanan terkait mal pelayanan publik di Papua,” katanya.
Salah satu yang didorong adalah di sektor pelayanan keimigrasian seperti pembuatan dan pencetakan paspor yang mulai bisa dilakukan di mal pelayanan publik Kota Jayapura. Pun dengan instansi vertikal lainnya.
Aswar meyakini pelayanan publik bisa berjalan dengan baik di Papua, bukan hanya di Kota Jayapura yang menjadi pertama memberikan pelayanan seperti ini.
“Saya yakin dan optimis ini berjalan baik, tergantung dari leadernya apalagi birokrasi, mesinnya adalah pemerintahan. Kalau birokrasi jalan, maka pelayanan publik akan bagus dan kepuasan masyarakat pasti akan meningkat,” ungkapnya.
Ia berharap setelah Mal pelayanan publik ini diresmikan, maka ke depan harus lebih disempurnakan, nanti dari pemerintah pusat akan melakukan supervisi khusus.
“Nanti kita akan siapkan link zoom, dan nomor telepon khusus untuk jemput bola ke daerah daerah lain di tanah Papua,” harapnya.
Azwar juga berharap pelayanan publik ini bisa bagus, berfungsi secara optimal. Sehingga teman teman di Papua tidak perlu lagi belajar ke jawa, cukup belajar di mal pelayanan publik yang ada di Kota Jayapura ini.
Sementara itu Pj. Wali Kota, Frans Pekey mengatakan, Mal Pelayanan Publik ini akan memberikan layanan publik dari 24 instansi termasuk diantaranya instansi vertikal seperti layanan Imigrasi.
Nantinya masyarakat bisa menggunakan layanan melalui loket yang telah disediakan seperti pengurusan KTP, KK hingga paspor.
Frans Pekey berharap setelah adanya mal pelayanan publik, ke depan pihaknya juga akan mendorong dibentuknya mal pelayanan digital.
“Menpan RB sudah memerintahkan untuk ini kita mulai dulu di beberapa Distrik sambil pelayanan publik di mal ini. Paling tidak akan dimulai di 4 Distrik yang ada Kota Jayapura minus Distrik Muara Tami,” bebernya.
“Ini akan kita kaji dulu untuk persiapkan SDM (Sumber Daya Manusia)-nya termasuk SDM masyarakat, karena pelayanan digital ini tentunya masyarakat harus bisa menggunakan hp android dan bisa melakukan akses internet,” Pungkasnya.
SAV
