Koreri.com, Sorong – Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua menggelar rapat koordinasi bertempat di Hotel Rilych Panorama Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (28/3/2024).
Pimpinan dan seluruh anggota MRP dari 6 provinsi se-Tanah Papua hadir dalam rakor tersebut.
Juga hadir dalam rakor MRP se-Tanah Papua ini, Ketua BP30KP Papua Barat Irene Manibuy, perwakilan BP3OKP PBD, Kapolda Papua Barat Irjen. Pol. Johnny Edizzon Isir, S.I.K., M.T.C.P dan Forkopimda PBD.
Rakor yang dilaksanakan bersama Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat Kelompok Khusus DPR Papua dalam rangka menyikapi situasional pemenuhan hak politik orang asli Papua.
Ketua MRPBD Alfons Kambu dalam sambutannya arus demokrasi menjelang Pemilu Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Tanah Papua tentu menjadi bagian yang tak mungkin terelakan dari tugas dan tanggung jawab lembaga ini.
Kaitannya dengan itu, rakor ini tak hanya sebagai sarana dan silaturahmi dalam menjalin komunikasi yang positif tetapi juga sebagai landasan sejarah dalam meletakkan dasar perjuangan bersama untuk menjaga harta, nyawa dan martabat orang asli Papua dalam bingkai NKRI.
“Melalui rakor ini diharapkan kita dapat saling berbagi pendapat, saran dan masukan guna menghasilkan pokok-pokok pikiran yang efektif guna menjadi rumusan-rumusan kebijakan dalam menata pembangunan Papua yang berkelanjutan menuju Papua Emas,” harapnya.
Ditekankan Alfons, keberlanjutan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus, telah memberikan mandat kepada MRP se-Tanah Papua sebagai lembaga representatif masyarakat adat untuk mengawal serta mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua termasuk rekrutmen politik calon Pemilu kepala daerah di ambang pelaksanaannya.
Masyarakat terus menantikan wujud kerja lembaga politik yang lahir dari keberlanjutan UU Otsus guna mewujudkan kepastian terhadap orang Papua asli dalam pencalonan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
“Selaku Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua MRP se-Tanah Papua yang memberikan kepercayaan bagi kami di Papua Barat Daya sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan rapat koordinasi ini,” ucapnya seraya berharap rakor dapat terlaksana dengan baik.
Sementara itu, Penjabat Gubernur PBD Muhammad Musa’ad dalam sambutannya mengakui keterlibatan orang asli Papua di lembaga-lembaga perwakilan di seluruh Tanah Papua itu hannya 46 persen.
“Berarti 54 persen sisanya itu non Papua. Bahkan di beberapa daerah itu dominan yang non Papua seperti Kota Sorong waktu itu, Kota Jayapura, Merauke juga Keerom itu dominan non Papua. Sebaliknya kalau di Pegunungan 99 bahkan 100 persen asli Papua,” akuinya.
Kemudian yang di pesisir-pesisir itu sebagian besar pendatang yang banyak, bukan OAP.
“Itu fakta, hasil survei yang dilakukan oleh lembaga perguruan tinggi seperti Universitas Cenderawasih dan juga beberapa perguruan tinggi lainnya yang tergabung dalam tim survei,” sambungnya.
Dimana dalam diskusi yang panjang itu kemudian melahirkan bagaimana caranya supaya keterwakilan OAP itu representatif di lembaga Parlemen.
“Maka konsep yang dikemukakan adalah kalau begitu kita berikan kuota seperempat tambahan yang khusus OAP supaya mengimbangi yang hasil Pemilihan umum sebagaimana bunyi pasalnya dalam UU Otsus,” bebernya.
Musa’ad kemudian menyinggung soal Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem nasional sehingga segala kebijakan yang diturunkan tentunya untuk kepentingan nasional.
“Ini tidak terbantahkan sehingga tidak mungkin kalau di Papua ada Pemilu khusus Papua. Itu terlalu eksklusif dan itu tidak mungkin karena kita adalah negara kesatuan beda dengan Negara Federal, segala sesuatunya diatur oleh masing-masing. Kita hanya menerima sebagian kewenangan dari pusat untuk kemudian diturunkan ke daerah,” imbuhnya.
“Oleh karena itu, rakor hari ini sangat penting untuk mencari jalan terbaik bagi pemenuhan hak politik orang asli Papua,” pungkasnya.
KENN
