Koreri.com, Sorong – Ketua DPD RI AA. LaNyalla Mahmud Mattalitti turut memberikan tanggapan soal aspirasi Majelis Rakyat Papua (MRP) yang beberapa waktu lalu disampaikan ke Jakarta.
Aspirasi tersebut terkait dengan Kebijakan Afirmatif mengenai Orang Asli Papua (OAP), dimana ada dua isu penting yang disampaikan oleh MRP yaitu agar tidak hanya Gubernur yang dijabat OAP, tetapi juga Bupati dan Walikota.
Serta, definisi OAP yang terdapat di Undang-Undang untuk direvisi.
“Memang tidak ada salahnya, MRP mengajukan aspirasi tersebut. Karena yang paling tahu kearifan lokal Papua, tentu Orang Asli Papua. Apalagi sebenarnya ada ruang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 di Pasal 1 Ayat (2). Sehingga harus dikaji lebih mendalam, apakah kewenangan khusus Provinsi Papua untuk mengatur berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua, dapat dikaji dari perspektif aspirasi MRP, agar Bupati dan Walikota juga harus Orang Asli Papua,” jelasnya saat ramah tamah bersama Forkopimda se-Papua Barat Daya di Hotel Swissbell, Sorong, Sabtu (6/7/2024) malam.
Tentu, imbuh LaNyalla, pintu untuk mendorong Legislasi Review di DPR itu membutuhkan kajian yang komprehensif dengan melibatkan semua pihak. Terutama Eksekutif, yang dalam hal ini adalah Presiden.
Dimana dalam hal ini pemegang kekuasaan pembentuk Undang-Undang secara utuh adalah DPR RI dan Presiden.
“Kami di DPD RI hanya dapat mendorong dan ikut membahas. Karena kewenangan yang diberikan konstitusi masih sebatas itu. Sehingga Aspirasi ini harus dibicarakan secara komprehensif dan ditinjau dari semua aspek agar ditemukan jalan keluar yang juga Konstitusional. Maka dari itu, kami ke depan akan terus memperkuat peran DPD agar lebih bertaji,” kata mantan Ketua Umum PSSI itu.
Kata LaNyalla, yang mungkin dalam jangka pendek yang dapat ditempuh dengan payung hukum Perdasus adalah pemberian tambahan afirmatif terhadap MRP dalam penentuan arah pembangunan di daerah.
Sehingga program-program prioritas pembangunan Pemda di tingkat Kabupaten dan Kota juga dapat dipandu sesuai dengan roadmap yang dibahas bersama antara MRP, DPRP dan Gubernur. Sehingga Bupati dan Walikota serta DPRK dapat mengikuti dan menjalankan arahan-arahan tersebut di dalam program kerja prioritas.
“Sedangkan terkait legislasi review atas UU Otsus tentu akan dikawal dan menjadi perhatian para Anggota DPD RI yang berasal dari Bumi Papua,” beber LaNyalla yang langsung disambut tepuk tangan hadirin yang hadir.
Ketua MRP PBD Alfons Kambu mengaku bahagia dengan apa yang telah dipaparkan oleh Ketua DPD RI.
Kata dia, harapannya agar terjadi sinergitas yang baik antara pusat dan daerah terealisasi dengan baik.
“Pada kesempatan ini kami MRP-PBD berharap Ketua DPD RI beserta anggota dapat bekerja sama dan kolaborasi dengan MRP untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat di Papua,” imbuh Alfons.
“Saya juga menegaskan bahwa menjelang Pilkada ini kami berharap kita sama-sama mendukung setiap tahapannya dan menjaga ketertiban daerah kita,” pungkasnya.
Dalam acara itu, LaNyalla didampingi senator asal Jambi Elviana, M. Sanusi (PBD), Andi Ihsan (Sulsel), Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal DPD RI Lalu Niqman Zahir, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin, Kabiro Setpim Sanherif Hutagaol.
Turut hadir, George Yarangga, A.Pi., MM (Staf Ahli Gubernur PBD Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan) mewakili Pj. Gubernur Muhammad Musa’ad, Sekda PBD Jhony Way, S.Hut, M.Si, Sekda Kota Sorong Yakob Kareth mewakili Wali Kota Sorong, I Putu Sastra Adi Wicaksana, S.H (Kepala Seksi Intelijen Kejari Sorong), Kepas Kalasuat, S. Pd., M. Pd. (Asisten Administrasi Umum) mewakili PJ. Bupati Sorong, Engelbertus Gabriel Kocu, S.Hut., M.M (PJ. Bupati Tambrauw), Muhammad Zein Hayatudin (Sekda Tambrauw), H. Hartono dan Paul Mayor (Anggota DPD RI terpilih masa bakti 2024-2029 Dapil PBD).
Selain itu hadir juga Brigjen TNI (Mar) Sugianto, S.Sos., M.M., M.Tr. Opsla (Danpasmar 3), Laksma TNI Deny Prasetyo (Danlantamal XIV Sorong), Laksma TNI Singgih Sugiharto, S.T., M.Si. (KS Koarmada III) mewakili Pangkoarmada III, Brigjen TNI Totok Sutriono, S.Sos., M.M., (Danrem 181/PVT), Kombes Pol. Budi Utomo, S.IK (Dirpolairud Polda Papua Barat/LO Polda Papua Barat), Letkol Czi Angga Wijaya,S.IP. MA (Dandim 1802/Sorong).
RLS
