Koreri.com, Manokwari– Alokasi Pagu anggaran APBD tahun 2025 yang diberikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintahan Provinsi Papua Barat mendapat sorotan tajam fraksi DPR Papua Barat.
Salah satu sorotan tajam wakil rakyat yaitu alokasi pagu anggaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Barat tahun 2025 dimana dana bagi hasil migas Provinsi Papua Barat mencapai Rp 800 miliar, namun OPD penghasil utama hanya mendapat Rp 1,5 miliar.
Hal ini yang membuat tiga fraksi DPR Papua Barat masing-masing Golkar, PDI Perjuangan dan fraksi Amanat Sejahtera menyoroti yang tertuang dalam pendapat akhir fraksi, meminta perhatian serius Gubernur untuk melihat hal ini.
Ketua Fraksi Golkar DPR Papua Barat Amin Ngabalin dalam keterangan persnya, Rabu (18/12/2024) pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan gas (Migas) tidak berimbang, karena ESDM sebagi dinas penghasil utama Migas namun dalam pembagian DBH sangat tidak proposional.
“Dengan besaran anggaran yang diterima Dinas ESDM yang hanya Rp1,5 miliar, sangat jauh dari seharusnya. Kami merasa pembagian ini tidak adil,” ujar ketua Fraksi Golkar Amin Ngabalin.
Menurut Fraksi Golkar, Dinas ESDM sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil seharusnya mendapatkan alokasi dana yang lebih besar untuk mendukung kinerja mereka.
Pasalnya, Dinas ESDM Papua Barat, yang merupakan salah satu OPD yang menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar melalui sektor migas, seharusnya mendapat perhatian lebih.
“Dana yang diterima sebesar Rp1,5 miliar itu sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi yang dihasilkan oleh sektor Migas di provinsi ini,” ujarnya.
Fraksi Golkar berharap Gubernur Papua Barat dapat memberikan perhatian lebih terhadap hal ini. “Kami berharap Gubernur memberikan perhatian dan penambahan anggaran untuk Dinas ESDM, karena dana yang cukup sangat penting untuk mendukung berbagai program, termasuk ‘Papua Terang’, yang merupakan program nasional untuk memperluas akses listrik ke rumah-rumah,” tambahnya.
Selain Dinas ESDM, Golkar juga menekankan pentingnya perhatian terhadap dinas-dinas lain yang terlibat dalam peningkatan sektor riil.
Golkar menilai, meskipun Papua Barat kaya akan sumber daya alam, penerimaan daerah masih tergolong rendah dan tidak sebanding dengan potensi kekayaan yang ada.
“Kita punya sumber daya yang melimpah, tetapi kalau alokasi anggaran untuk pengelolaan sektor riil rendah, ini sangat disayangkan,” ujar juru bicara Fraksi Golkar tersebut.
Fraksi Golkar berharap ada kebijakan yang lebih berpihak pada pengelolaan sumber daya alam yang maksimal, untuk kemajuan Papua Barat yang lebih baik.
KENN
