as

Marasabessy Reses di 2 Kecamatan Dapil SBB, Terima Keluhan Soal Infrastruktur

Anggota DPRD Maluku asal Dapil SBB Ismail Marasabessy / Foto : Ist
Anggota DPRD Maluku asal Dapil SBB Ismail Marasabessy / Foto : Ist

Koreri.com, Ambon – Anggota DPRD Maluku Ismail Marasabessy melaksanakan kunjungan reses perdana di dua kecamatan masing-masing Kairatu dan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Reses Wakil rakyat asal Dapil V SBB ini bertujuan untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat setempat terkait berbagai persoalan yang mereka hadapi.

as

“Persoalan yang ditemui yaitu mengenai infrastruktur yang masih sangat minim di Seram Bagian Barat terkhususnya di dua kecamatan ini baik itu untuk masyarakat petani maupun nelayan,” terangnya kepada awak media di ruang di Ambon, Selasa (14/1/2025).

Ismail mengaku aspirasi yang disampaikan saat reses kemarin sudah disimpulkan dan dirampungkan untuk nantinya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku maupun Kabupaten SBB dalam hal ini instansi terkait untuk dapat menindaklanjutinya kedepan.

“Karena semua ini sangat berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di wilayah yang ada lebih khusus di Desa Waehatu juga Waemital yang banyak petaninya itu. Banyak keluhan terhadap ketersedian pupuk bersubsidi dan perluasan persawahan dan lain – lain,” akuinya.

Tak hanya itu, ada pula kendala tentang abrasi sungai yang sampai hari ini belum ada penanggulangan yang serius sehingga banyak lahan pertanian yang hancur.

“Maka setelah mendengar semua itu di reses, maka saya sudah koordinasi dengan dinas terkait untuk ada upaya penanggulangannya kedepan,” bebernya.

Soal daerah pegunungan di Kabupaten SBB saat ini, diketahui bersama ini berkaitan dengan isolasi karena akses jalan yang selama ini masih menjadi masalah.

Ismail kemudian menyebutkan jalan Kairatu menuju Inamosol yang hingga saat ini masih menjadi masalah.

“Maka itu kemarin kita sudah usulkan untuk ada perhatian Pemerintah daerah sehingga transportasi di wilayah itu aksesnya bisa terbuka dan tidak ada kendala bagi masyarakat saat membawa hasil pertanian mereka ke daerah Waemital maupun ke wilayah lainnya.

Sehingga persoalan ini harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah kabupaten untuk harus segera di tangani,” pungkasnya.

JFL