Koreri.com, Ambon – DPRD Kota Ambon resmi menyerahkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.
Wali Kota Bodewin Wattimena menghadiri langsung sekaligus menerima penyerahan rekomendasi yang berlangsung dalam Rapat Paripurna ke 5 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Dewan setempat, Senin (5/5/2025).
Rekomendasi tersebut diserahkan langsung Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela, dan menjadi bahan evaluasi penting bagi Pemerintah kota dalam menyusun perencanaan dan penganggaran di tahun berjalan maupun tahun berikutnya.
Rapat turut dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Ambon, Wakil Wali Kota Elly Toisuta, Sekretaris Kota Robby Sapulette, para pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, serta unsur Forkopimda.
Dalam rekomendasi yang diberikan, DPRD Kota Ambon memberikan apresiasi atas jalannya pemerintahan, namun menyoroti beberapa isu strategis.
Salah satunya adalah capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum maksimal. Dimana pendapatan daerah Kota Ambon tahun 2024 semula ditargetkan sebesar Rp1.253.293.250.793,83. Setelah dilakukan perubahan, angka tersebut meningkat menjadi Rp1.258.142.442.185.
Namun realisasi dari sejumlah pos pendapatan masih belum optimal. DPRD merinci beberapa pencapaian yang dinilai kurang memuaskan, di antaranya: Retribusi Daerah hanya terealisasi sebesar Rp22.350.810.732 atau 46,97% dari target Rp47.589.590.605.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber lain-lain yang sah hanya tercapai sebesar Rp8.901.723.119, atau 25,85% dari target Rp34.438.668.310.
Pendapatan transfer dari pemerintah pusat juga belum mencapai target, yakni hanya Rp912.090.337.163 dari target Rp1.008.928.641.372 atau sekitar 90,40%.
DPRD menegaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan perlunya evaluasi mendalam terhadap kinerja OPD pengumpul PAD dan pentingnya rasionalisasi target dalam penyusunan APBD agar lebih realistis dan dapat dicapai.
Dari sisi pengeluaran, belanja daerah tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp18.735.600.201, yakni dari Rp1.295.500.793.893 menjadi Rp1.276.765.193.637,43.
DPRD mengingatkan agar penurunan ini tidak berdampak pada program-program prioritas dan janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat.
Salah satu sorotan DPRD adalah masih adanya pokok-pokok pikiran legislatif yang belum terealisasi hingga akhir tahun anggaran.
Untuk itu, DPRD mendesak agar seluruh program tersebut segera dialihkan dan direalisasikan dalam APBD tahun 2025, sebagai bentuk tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif kepada publik.
Selain aspek fiskal, DPRD juga menyampaikan sejumlah rekomendasi teknis terkait pelayanan dasar dan tata kelola pemerintahan, antara lain:
1. Pendidikan: Percepatan penyelesaian legalitas aset sekolah di semua jenjang.
2. Kesehatan: Peningkatan status UPTD Klinik Mata Ambon menjadi RS Mata Tipe D.
3. Pekerjaan Umum: Penyelesaian piutang pihak ketiga dan peningkatan pemeliharaan jalan.
4. Perumahan: Dukungan peningkatan kuota perbaikan rumah tidak layak huni serta penyediaan lahan pemakaman umum.
5. Lingkungan Hidup: Peningkatan retribusi sampah, penyesuaian upah buruh kebersihan, serta penguatan pengelolaan sampah.
6. Keamanan dan Ketertiban: Pendirian pos jaga di titik strategis seperti pasar dan terminal.
7. CSR dan Pemerintahan Negeri: Evaluasi partisipasi BUMN/BUMD dalam program CSR yang diharapkan mendukung program prioritas kota.
Yang tak kalah penting, DPRD juga mendorong percepatan penyelesaian Mal Pelayanan Publik sebagai pusat integrasi layanan masyarakat yang telah disepakati bersama pihak swasta.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Wali Kota Bodewin Wattimena menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Ambon atas kerja keras dalam membahas LKPJ secara komprehensif.
Ia menegaskan bahwa seluruh catatan strategis akan menjadi bahan penting dalam menyusun kebijakan tahun berjalan maupun perencanaan tahun anggaran 2026.
“Tahun 2024 kemarin dengan berbagai tantangan telah kita lewati dengan baik. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,96%, meningkat dibanding tahun sebelumnya 4,47%. Inflasi juga sangat terkendali, hanya 1,92% year-on-year,” ujar Wali Kota.
Ia juga memaparkan capaian penanaman modal yang mencapai lebih dari Rp490 miliar, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, serta realisasi APBD 2024 yang dinilai cukup menggembirakan, dengan pendapatan daerah terealisasi sebesar 86,88%, belanja daerah 86,60%, dan pembiayaan daerah 81,94%.
Namun, ia mengakui bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan, terutama dalam menyusun target PAD yang realistis dan mendorong kinerja OPD pengumpul melalui evaluasi rutin.
“Kalau target PAD ditetapkan terlalu tinggi tanpa dasar rasional, maka kita akan terus gagal mencapainya. Ini menjadi catatan bersama agar penyusunan APBD ke depan lebih objektif,” sambungnya.
Wali Kota juga memastikan bahwa perombakan birokrasi untuk mengisi jabatan kosong tengah dilakukan, dan akan dituntaskan dalam 100 hari kerja pemerintahan yang baru berjalan.
Di akhir sambutannya, Wali Kota menitip harapan agar kerja sama antara pemerintah kota dan DPRD terus diperkuat demi pelayanan publik yang lebih baik.
TIM
