Koreri.com, Sorong – Forum Gabungan Asosiasi Pengusaha Orang Asli Papua (FORGAPA) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menggelar audiensi bersama DPRP di kantor Dewan setempat, Kota Sorong, Rabu (4/6/2025).
Yance Iek selaku Ketua FORGAPA PBD mengatakan kehadiran mereka di dewan adalah untuk menyampaikan aspirasi mereka sebagai pengusaha orang asli Papua (OAP) yang merujuk kepada UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden No 17 Tahun 2019.
Dalam hal ini, terkait mekanisme pembagian paket pekerjaan yaitu yang nilai satu miliar ke bawah dikhususkan untuk paket penunjukan langsung OAP.
“Kami minta supaya itu harus dikhususkan. Karena selama ini yang menjadi permasalahan yang kami hadapi disemua OPD yang kami temukan adalah nilainya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan,” keluh Yance.
Untuk itu, kehadiran FORGAPA guna meminta dukungan Dewan dalam meneruskan aspirasi mereka kepada Pemerintah Provinsi PBD agar dapat merubah mekanisme yang berlaku.
Selain itu, untuk paket pekerjaan yang nilainya Rp2,5 miliar diharapkan ada kebijakan dari Pemerintah supaya pengusaha OAP juga dapat mengikuti setiap mekanisme dan proses lelang yang diadakan bersama dengan pengusaha Non OAP.
Yance mengeluhkan jika selama ini pengusaha yang tergabung dalam FORGAPA hanya menerima paket pekerjaan yang bernilai Rp100 atau 200 juta.
“Itu nilai yang sangat rendah karena tidak ada keuntungannya. Hal ini dikarenakan tidak sesuai antara volume pekerjaan dan platfon anggarannya,” bebernya.
Karena, kendalanya yaitu lokasi pekerjaannya semakin jauh namun pos anggaran yang diberikan tidak mencukupi.
“Untuk itu kami meminta agar batas anggaran paket pekerjaan yang semestinya kami dapatkan adalah minimal 500 juta ke atas,” tegas Yance.
Menanggapinya, Wakil Ketua I DPRP PBD Fredrik F. A. Marlissa, ST menyampaikan apresiasinya atas kehadiran para pengusaha OAP yang tergabung dalam FORGAPA untuk menyampaikan aspirasi mereka.
“Kehadiran FORGAPA ini menjadi bagian dalam proses pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya ini,” akuinya.
Mereka, lanjut Fredy, berharap agar dalam setiap kegiatan yang menggunakan APBD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Otsus itu harus melibatkan pengusaha OAP.
Karena esensi dari kehadiran Otsus di Tanah Papua itu mencakup 3 aspek, yaitu keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan.
“Kalau ini dilaksanakan dengan baik maka tidak ada lagi riak-riak di sana sini,” tegasnya.
Hanya saja yang menjadi masalah, ungkap Fredrik, bahwa DPRP PBD baru dilantik dan baru pertama kali duduk dengan Pemerintah daerah membahas APBD PBD yang hingga saat ini dalam pemberlakuan efisiensi anggaran dan belum adanya DPA. 
“Maka untuk langkah yang akan kami tempuh yaitu melakukan koordinasi dengan Sekda (Ketua Tim Anggaran) agar dapat berdiskusi guna mengambil langkah dalam menentukan kebijakan bagi pengusaha OAP agar dapat terlibat dalam proses pembangunan di daerah ini,” imbuhnya.
Lebih lanjut jelas Fredrik, momen ini adalah langkah awal pertemuan dengan FORGAPA.
“Dan saran usulnya adalah FORGAPA dapat melakukan komunikasi yang intens dengan Gubernur PBD dan juga dengan DPRP agar menjadi dasar bagi kami di Legislatif untuk menyampaikan dan mendorong aspirasi mereka kepada pihak eksekutif,” jelasnya.
Fredrik menambahkan ketika dari tim anggaran telah memberikan DPA ke DPRP maka langkah berikutnya adalah Dewan mengundang Pemerintah untuk mengetahui adanya pos-pos anggaran yang bersumber dari Otsus.
“Dari situ baru kita akan mengetahui bagaimana pembagian anggaran pekerjaan yang dapat digunakan untuk kepentingan pengusaha OAP terkait kebutuhan pelaksanaan pekerjaan mereka,” bebernya.
Fredrik tak menampik jika imbas efisiensi anggaran dari Pemerintah pusat juga berdampak bagi penyaluran DAK dan DAU murni sehingga pekerjaan-pekerjaan fisik pun menjadi terkendala.
“Tetapi ini tidak mengurangi semangat kita semua untuk bersama sama membangun Papua Barat Daya kedepannya,” pugkasnya.
Rapat audiensi dihadiri Wakil Ketua II Anneke Makatuuk dan Ketua Komisi III Max Hehanussa serta Anggota Komisi III DRPP PBD.
FORGAPA telah terbentuk setahun lalu berisikan 15 asosiasi pengusaha OAP yang tergabung didalamnya dan telah terdaftar di Badan Kesbangpol PBD.
ZAN
