Koreri.com, Sorong – Gubernur Elisa Kambu, S.Sos sangat serius dalam menentukan para pembantunya mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya periode 2025-2030.
Ada persyaratan khusus yang menjadi rujukan orang nomor satu di provinsi termuda Indonesia ini untuk menentukan dalam seleksi terbuka (selter) para pejabat pada struktural eselon II, III dan IV setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Hasil audit BPK RI yang tertuang dalam LHP tahun 2024 akan menjadi rujukan pada evaluasi di gelombang selter berikut. Jadi pimpinan OPD siapa yang tidak mampu pertanggungjawabankan temuan tersebut maka siap siap diganti,” tegasnya saat memberikan keterangan pers kepada wartawan usia melantik puluhan pejabat di Pemprov PBD, Senin (13/10/2025).
Selain itu, Gubernur Elisa Kambu juga menegaskan bahwa Provinsi PBD sudah berusia 3 tahun sehingga aset milik Pemprov yang bersumber dari APBD wajib diinventarisir.
Dijelaskan bahwa aset OPD berupa meja, kursi, laptop, komputer dan lainnya harus dikembalikan supaya dimasukan dalam kepemilikan Pemerintah daerah.
“Saya minta semua dikembalikan, kalau tidak mampu membuktikan aset itu maka siap diganti, banyak ASN yang antri dan bisa kerja,” sentilnya.
Mantan Bupati Asmat dua periode itu mengingatkan kepada 6 pejabat tinggi pratama yang baru dilantik dan pimpinan OPD lainnya untuk berbenah, melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai aturan yang berlaku.
Proses seleksi terbuka jabatan tinggi pratama masih dalam proses sampai bulan desember 2025 sehingga orang nomor satu di Pemprov PBD menghimbau kepada setiap ASN untuk mempersiapkan diri.
“Selter ini terbuka kepada semua ASN untuk mengikuti, yang memenuhi syarat pasti mendapat kesempatan untuk mendapat jabatan itu , tujuan kita semua sama membangun Provinsi Papua Barat Daya,” pungkasnya.
KENN
