Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, terus melakukan reformasi birokrasi melalui penataan struktur organisasi dan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perangkat daerah.
Bupati Mimika Johannes Rettob menjelaskan, proses rolling jabatan di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saat ini tengah memasuki tahap akhir. Pemerintah daerah memastikan setiap tahapan seleksi dilakukan secara terbuka, profesional, dan berintegritas.
“Untuk jabatan eselon II, seleksi sudah selesai. Dari 12 jabatan yang diseleksi, hasilnya akan kami umumkan pada 3 November 2025,” kata Bupati Johannes Rettob kepada wartawan di Timika, Jumat (31/10/2025).
Menurutnya, tahapan seleksi jabatan eselon II diawali dengan tes kompetensi, kemudian wawancara dan penulisan makalah. Setelah mendapatkan tiga besar, hasilnya dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan pertimbangan teknis.
“Pertimbangan teknis dari BKN sudah turun, sehingga kami siap mengumumkan pejabat yang lulus. Setelah itu akan diproses melalui aplikasi Integrity Mutasi (IMUT) sebelum dilakukan pelantikan,” jelasnya.
Selain jabatan eselon II, Pemkab Mimika juga akan melakukan uji kompetensi (job fit) dan evaluasi kinerja bagi pejabat yang belum mencapai masa lima tahun jabatan. Evaluasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 11–13 November 2025.
“Kalau dari hasil evaluasi ada yang tidak memenuhi syarat, maka jabatannya dinyatakan kosong dan akan dilelang kembali seperti proses seleksi eselon II,” tegas Bupati.
Bupati Mimika juga memastikan, seluruh pejabat eselon III dan IV akan mengikuti tes berbasis Computer Assisted Test (CAT) melalui sistem Manajemen Talenta (SiMATA) pada pekan ketiga November 2025.
“Kami tidak mau ada lagi pejabat yang diangkat tanpa memperhatikan kompetensi dan kepangkatan. Semua harus sesuai sistem merit,” ujarnya.
Ia mengakui, penerapan sistem digital melalui aplikasi IMUT dan SiMATA sempat menghadapi tantangan teknis, terutama dalam penyesuaian administrasi dan data pegawai.
“Memang rumit karena sistem baru ini tidak bisa disiasati. Misalnya, pejabat yang baru dua tahun di satu jabatan belum bisa dimutasi karena aplikasi langsung menolak. Tapi ini bagian dari upaya kami membenahi birokrasi,” jelasnya.
Dua Lembaga Baru Dibentuk
Dalam reformasi kelembagaan, Pemkab Mimika juga akan membentuk dua perangkat daerah baru, yakni Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
“Selama ini urusan pariwisata dan kebudayaan belum mendapat perhatian khusus. Dengan lembaga baru ini, kami ingin Mimika fokus mengembangkan sektor wisata dan kebudayaan daerah,” jelas Johannes Rettob.
Bupati Mimika memastikan bahwa proses rolling jabatan secara menyeluruh akan dilaksanakan setelah proses job fit dan evaluasi kinerja serta seleksi eselon III dan IV.
“Kalau ditanya kapan rolling jabatan? Bulan Januari 2026, semua pejabat baru,” pungkasnya.
EHO
