Koreri.com, Sorong – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua Barat (PB) dan Papua Barat Daya (PBD) menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda).
Rakerda gabungan dua provinsi ini dipusatkan di Hotel Aston Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (30/11/2025) resmi dibuka Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat Herman Khaeron.
Giat tersebut dihadiri Gubernur PBD Elisa Kambu, Ketua DPD Demokrat PBD Abdul Faris Umlati, Ketua DPD Demokrat Papua Barat Freddy Thie, Anggota Komisi V DPR RI Faujia Helga Tampubolon, serta sejumlah kepala daerah kader Partai Demokrat.
Pembukaan ditandai dengan penabuhan tifa secara bersama sebagai simbol dimulainya rangkaian Rakerda yang dijadwalkan berlangsung hingga 2 Desember 2025 mendatang.
Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menekankan pentingnya konsolidasi politik di tingkat daerah untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik melalui kerja-kerja partai.
“Atas nama Gubernur dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas digelarnya Rakerda gabungan Partai Demokrat Papua Barat dan Papua Barat Daya ini. Rakerda ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan partai politik, termasuk partai Demokrat,” ujarnya. 
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa semangat pembangunan di daerah sangat tinggi, namun seringkali tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran dan kewenangan daerah.
“Semangat kita tinggi, namun tenaga tidak ada. Kewenangan terbatas, fiskal juga tidak besar. Karena itu kita perlu atensi lebih dari pusat dan dari partai,” imbuhnya.
Gubernur Elisa meminta agar pemerintah pusat dan para legislator memberikan perhatian pada masalah-masalah dasar, termasuk isu korupsi, ketimpangan infrastruktur, serta perlakuan yang adil bagi Daerah Otonom Baru (DOB) seperti Papua Barat Daya.
Ia menyebutkan bahwa partai politik memiliki peran kunci dalam melahirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.
“Hanya di partai kita bisa membuat sesuatu untuk rakyat. Kita yang melahirkan kebijakan, peraturan, dan arah pembangunan,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur menyinggung perlunya formula yang lebih adil untuk transfer keuangan pusat ke daerah dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia.
“Saya rasa perlunya adanya formula yang lebih adil untuk transfer keuangan pusat ke daerah, agar dapat mempercepat pembangunan di wilayah timur Indonesia, temasuk percepatan pembangunan di Papua Barat Daya,” sahutnya.
Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menekankan bahwa Rakerda merupakan agenda wajib partai sesuai ADRT, yang dilaksanakan minimal sekali setiap dua tahun sebagai sarana konsolidasi setelah pelaksanaan kongres. 
Herman menjelaskan bahwa Rakerda memiliki dua tujuan utama:
1. Kepentingan Internal
– Mengkonsolidasikan struktur partai.
– Memperkuat soliditas dan solidaritas kader.
– Mengevaluasi respon publik pasca Pemilu 2024.
– Menyiapkan langkah strategis jelang Pemilu 2029.
Dirinya menginstruksikan agar seluruh kantor DPD dan DPC dibuka sebagai rumah aspirasi rakyat, dan memastikan setiap aduan masyarakat bisa ditindaklanjuti melalui jejaring partai, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Kami punya kader di kementerian dan DPR. Aspirasi rakyat bisa langsung dijembatani,” tegasnya.
2. Kepentingan Eksternal
Herman menegaskan bahwa Demokrat sebagai partai pengusung Presiden Prabowo Subianto memiliki kewajiban mendukung dan menyukseskan seluruh program pemerintah pusat hingga daerah.
“Hadirnya Gubernur Papua Barat Daya dalam Rakerda disebut sebagai bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan Partai Demokrat,” tuturnya.
Terkait keluhan Gubernur PBD tentang persoalan tiga pulau yang bersengketa dengan Maluku Utara, Herman memastikan bahwa hal itu akan dibahas secara intensif bersama kementerian hingga dilaporkan kepada Ketua Umum dan Presiden.
“Ini soal negara kesatuan. Kami akan dudukkan bersama kementerian terkait dan meminta perhatian di tingkat pusat,” cetusnya.
KENN
