Koreri.com, Timika – Kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah, dimanfaatkan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Momentum ini dinilai positif sebagai bentuk keterbukaan Pemerintah pusat terhadap suara masyarakat daerah.
Namun, langkah tersebut juga menuai sorotan dari tokoh masyarakat Amungme, Yohanis Kibak.
Ia mengapresiasi kehadiran Wapres di tanah Amungsa, bumi Kamoro yang dinilainya sebagai momen langka dan penting bagi masyarakat Mimika.
“Kami sebagai anak daerah menyampaikan terima kasih kepada negara, khususnya Wakil Presiden yang sudah turun langsung melihat dan mendengar aspirasi masyarakat,” ujar Yohanes Kibak dalam keterangannya di Timika, Papua Tengah, Selasa (21/4/2026).
Meski demikian, Kibak mengingatkan bahwa penyampaian aspirasi tetap harus mengikuti mekanisme dan hirarki pemerintahan yang berlaku.
Kibak juga menilai, praktik penyampaian aspirasi secara langsung kepada Wapres oleh kelompok-kelompok kecil atau individu tidak sepenuhnya tepat dalam konteks tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, sistem pembangunan di Indonesia dirancang berjenjang, dimulai dari tingkat kampung, kelurahan, distrik, hingga pemerintah kabupaten.
Jalur tersebut penting untuk memastikan setiap usulan terdata, terverifikasi, dan dapat ditindaklanjuti secara sistematis.
“Kunjungan Wapres adalah agenda kenegaraan, bukan ruang untuk melayani kepentingan kelompok kecil secara langsung. Aspirasi tetap harus melalui jalur yang ada agar tepat sasaran,” tegasnya.
Kibak juga menilai bahwa aspirasi yang disampaikan langsung ke tingkat pusat pada akhirnya tetap akan dikembalikan ke pemerintah daerah untuk diproses sesuai kewenangan. Karena itu, ia mengajak masyarakat mempercayakan penyelesaian persoalan daerah kepada pemerintah kabupaten.
Di sisi lain, ia melihat kunjungan Wapres sebagai peluang strategis untuk mendorong percepatan pembangunan di Mimika, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ia berharap kehadiran pemerintah pusat tidak sekadar seremonial, tetapi menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Lebih jauh, Kibak juga menyinggung pentingnya kedewasaan politik dan persatuan pasca dinamika politik sebelumnya.
Ia menilai kepemimpinan daerah saat ini telah menunjukkan sikap inklusif dengan merangkul berbagai elemen, termasuk pihak-pihak yang sebelumnya berada di luar pemerintahan.
“Kita harus mendukung pemerintahan yang ada. Perbedaan politik sudah selesai, sekarang saatnya bersama membangun Mimika,” katanya.
Di tengah antusiasme masyarakat menyambut kunjungan Wapres, pernyataan Kibak menjadi pengingat bahwa keterbukaan akses ke pemerintah pusat perlu diimbangi dengan kedisiplinan dalam mengikuti sistem birokrasi. Tanpa itu, aspirasi berisiko tidak terkelola secara optimal dan justru kehilangan arah dalam implementasi.
EHO
