Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika menghadapi potensi defisit Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga sekitar Rp600 miliar pada tahun anggaran 2026.
Kondisi ini dipicu oleh menurunnya produksi tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berdampak langsung pada berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan.
Bupati Johannes Rettob, menjelaskan bahwa APBD Kabupaten Mimika tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp5,6 triliun dengan asumsi penerimaan DBH dari PTFI mencapai Rp1,9 triliun, setara dengan realisasi tahun sebelumnya.
Namun dalam perjalanannya, terjadi penurunan produksi PTFI yang menyebabkan kontribusi perusahaan tersebut ke daerah diperkirakan hanya sebesar Rp1,1 triliun.
Penurunan ini mengakibatkan selisih penerimaan yang cukup signifikan.
“Artinya ada selisih sekitar Rp800 miliar, dan setelah dihitung secara keseluruhan, potensi defisit kita kurang lebih di kisaran Rp600 miliar,” ujar Bupati Johannes Rettob dalam keterangannya di Timika, Papua Tengah, Senin (20/4/2026).
Ia menegaskan bahwa ketergantungan fiskal Mimika terhadap sektor pertambangan masih sangat tinggi, di mana sekitar 80 persen struktur APBD bersumber dari aktivitas PTFI. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi stabilitas keuangan daerah ketika terjadi fluktuasi produksi.
Meski demikian, Pemkab Mimika masih memiliki sejumlah strategi untuk menjaga keseimbangan anggaran. Salah satunya melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta potensi penerimaan dari kekurangan bayar DBH yang masih dalam proses.
“Kita masih berharap ada tambahan dari sisa DBH dan kekurangan bayar sekitar Rp800 miliar, meskipun sebagian juga akan digunakan untuk menutup kewajiban yang ada. Untungnya kita masih memiliki SiLPA yang bisa membantu,” jelasnya.
Pemerintah daerah pun optimistis dapat mengendalikan kondisi fiskal agar tidak berujung pada defisit yang lebih dalam.
Upaya efisiensi belanja serta optimalisasi sumber pendapatan lain di luar sektor tambang menjadi langkah strategis yang tengah disiapkan.
Situasi ini sekaligus menjadi momentum bagi Pemkab Mimika untuk memperkuat diversifikasi ekonomi daerah, guna mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertambangan dan menciptakan struktur fiskal yang lebih berkelanjutan.
EHO
