Koreri.com, Timika – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika terus memperkuat tata kelola demokrasi yang sehat dan akuntabel.
Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Partai Politik dan Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Partai Politik (SIKEPO) Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Cendrawasih 66 Timika, Kamis (11/6/2026), menjadi wadah peningkatan kapasitas bagi pengurus partai politik dalam memahami tata kelola keuangan yang transparan, tertib administrasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Mimika dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Yohana Paliling, menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi di Kabupaten Mimika.
“Bimtek ini merupakan upaya penting untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pengurus partai politik dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD. Melalui pemanfaatan aplikasi SIKEPO, proses pelaporan diharapkan menjadi lebih modern, transparan, akuntabel, dan tepat waktu,” ujarnya.
Menurut Bupati, partai politik memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem demokrasi karena menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat sekaligus penghubung aspirasi rakyat dengan pemerintah.
Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat harus mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Karena itu, partai politik juga dituntut untuk terus memperkuat perannya dalam membangun budaya politik yang santun, dewasa, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Melalui partai politik, masyarakat mendapatkan pendidikan politik yang baik, sehingga tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa bantuan keuangan yang diberikan pemerintah daerah kepada partai politik merupakan amanah konstitusi yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab.
Setiap penggunaan dana, kata dia, wajib dipertanggungjawabkan secara transparan, akurat, dan sesuai regulasi yang berlaku. Oleh sebab itu, seluruh pengurus partai politik diharapkan mampu menyusun laporan pertanggungjawaban dengan baik dan menyampaikannya tepat waktu kepada instansi terkait, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ketertiban administrasi bukan sekadar memenuhi kewajiban formal. Ini adalah wujud integritas dan komitmen bersama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap partai politik maupun pemerintah,” tegasnya.
Bupati juga mengajak seluruh partai politik agar memanfaatkan bantuan keuangan yang diterima untuk kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama program-program pendidikan politik yang mendorong partisipasi publik serta memperkuat nilai-nilai demokrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika menyambut baik pelaksanaan evaluasi dan pembinaan pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Selain menjadi sarana peningkatan kualitas laporan keuangan, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh partai politik di Kabupaten Mimika.
“Kita mungkin berada di bawah bendera politik yang berbeda, tetapi tujuan kita sama, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Mimika. Karena itu, mari kita jadikan bantuan keuangan partai politik sebagai stimulus positif untuk terus menghadirkan karya dan pengabdian terbaik bagi daerah,” ungkapnya.
Bupati menegaskan bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban bukan hanya persoalan administrasi semata, melainkan cerminan kedewasaan politik dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan semangat kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap seluruh partai politik dapat menjadi mitra strategis dalam membangun demokrasi yang berkualitas sekaligus memperkuat pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Bupati berharap Bimtek Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik dan Aplikasi SIKEPO Tahun Anggaran 2026 mampu meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan partai politik di Kabupaten Mimika.
EHO
