Koreri.com, Jayapura – Dialog antara Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP) Yanni, dengan Kelompok Kerja (Pokja) Perempuan dan Pokja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP) di Jayapura, Jumat (3/7/2026), berlangsung dinamis.
Pertemuan yang semula membahas penguatan peran perempuan dalam revisi regulasi MRP berkembang menjadi forum penyampaian berbagai aspirasi strategis mengenai pelaksanaan Otsus di Papua.
Yanni mengatakan, dialog tersebut memperlihatkan besarnya harapan anggota MRP agar suara mereka dapat tersampaikan kepada pemerintah pusat.
Aspirasi yang mengemuka mencakup revisi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP, kasus penembakan pilot asal Amerika, hingga dampak sosial akibat konflik antara pihak militer dan OPM.
“Mereka menaruh harapan agar aspirasi yang disampaikan dapat diteruskan kepada pemerintah, termasuk kepada Presiden. Salah satu harapan yang mengemuka adalah agar kewenangan MRP dapat diperkuat,” ujar Yanni.
Ia mengingatkan pembahasan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 masih berlangsung. Karena itu, seluruh usulan yang telah dihimpun perlu terus dikawal agar tetap terakomodasi hingga regulasi tersebut ditetapkan.
“Kalau masih ada hal-hal yang ingin diusulkan terkait Otonomi Khusus, sekarang masih ada waktu. Informasi yang kami terima, pembahasan revisi ini diperkirakan rampung dan disahkan sekitar Desember,” kata ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Papua itu.
Yanni juga membuka ruang komunikasi lebih lanjut apabila terdapat aspirasi yang ingin disampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua. Ia juga menyatakan Fraksi Gerindra di DPR Papua siap menjadi saluran komunikasi apabila MRP ingin menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Papua.
Dalam pertemuan tersebut, Pokja Perempuan dan Pokja Agama MRP juga meminta dukungan agar aspirasi mereka dikawal ketika Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), khususnya yang mengatur perempuan dan masyarakat adat, mulai dibahas di DPR Papua.
Perempuan Papua Membangun
Selain membahas penguatan kelembagaan MRP, Yanni menegaskan pembangunan Papua memerlukan perspektif perempuan.
“Perspektif perempuan tidak berarti pembangunan hanya berbicara tentang perempuan. Perspektif itu melihat pembangunan manusia secara utuh, mencakup kesehatan ibu dan anak, pendidikan, ketahanan keluarga, perlindungan perempuan, sampai penguatan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Yanni mengatakan perempuan memegang peran penting dalam membangun peradaban Papua. Seorang ibu merupakan madrasah sekaligus sekolah pertama bagi anak. Dari keluargalah karakter, akhlak, disiplin, dan kepedulian mulai dibentuk.
Peran itu dimulai sejak masa kehamilan melalui pemenuhan gizi, pemeriksaan kesehatan, pemberian ASI eksklusif, serta pengasuhan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan untuk mencegah stunting dan menyiapkan generasi Papua yang sehat.
Ia menilai perempuan Papua telah menunjukkan kapasitasnya di berbagai bidang. Mereka menggerakkan ekonomi keluarga, memimpin lembaga pemerintahan, duduk di legislatif, menjadi akademisi, tenaga kesehatan, pengusaha, hingga memimpin organisasi masyarakat.
“Kita tidak lagi berbicara apakah perempuan Papua mampu. Mereka sudah membuktikannya. Personel Pokja Perempuan MRP ini adalah tokoh-tokoh hebat. Yang diperlukan sekarang adalah ruang untuk berkarya dan kesempatan memimpin,” katanya.
Yanni berharap perspektif perempuan semakin mewarnai kebijakan pembangunan di Papua. Ia juga mengajak seluruh pihak memperkuat ketahanan keluarga, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, serta mendorong keterlibatan suami dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.
“Ketika perempuan Papua diberi ruang untuk tumbuh, memimpin, dan mengambil keputusan, saat itulah kita sedang membangun masa depan Papua,” kata Yanni.
TIM
