Koreri.com, Timika – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika memperkuat transformasi digital pemerintahan dengan mendorong integrasi data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini dinilai penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berbasis data.
Upaya tersebut dibahas dalam Sosialisasi Sistem Integrasi Data yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika di Ballroom Hotel Horizon Diana, Jalan Cenderawasih, Timika, Senin (24/8/2026).
Kegiatan dibuka Bupati Johannes Rettob, didampingi Kepala Diskominfo Mimika Yan Selamat Purba.
Hadir pula Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Manusia Petrus Pali Amba serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Bupati Johannes Rettob mengatakan integrasi data menjadi bagian penting dalam pengembangan program Smart City yang tengah dibangun Pemerintah Kabupaten Mimika.
Karena itu, seluruh OPD diminta membangun sistem kerja yang saling terhubung sehingga data dan informasi pemerintahan tidak lagi berjalan secara sektoral.
“Kehadiran kita pada hari ini bukan kebetulan, melainkan sejalan dengan program Smart City yang sedang kita bangun. Artinya, seluruh sistem yang kita jalankan di setiap OPD harus benar-benar terintegrasi dalam satu kesatuan di Kabupaten Mimika,” ujar Johannes.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola tata kelola pemerintahan.
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu fondasi untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Namun, kata Johannes, penerapan SPBE harus diikuti dengan integrasi data dan informasi dari seluruh OPD agar pemerintah memiliki satu sumber data resmi yang dapat digunakan bersama.
“SPBE merupakan salah satu fondasi, namun tidak berhenti di situ. Integrasi data dan informasi dari seluruh OPD juga wajib disatukan, diolah, dan menjadi satu sumber data resmi pemerintahan,” tegasnya.
Ia menilai ketersediaan data yang akurat, terpadu, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Johannes menjelaskan, pengembangan integrasi data juga merupakan bagian dari upaya Pemkab Mimika menjalankan amanat peraturan perundang-undangan mengenai SPBE dan Satu Data Indonesia.
Menurutnya, pemerintah daerah telah memulai proses tersebut secara bertahap. Tahun sebelumnya, seluruh OPD telah diminta mengirimkan data untuk diintegrasikan melalui Diskominfo.
“Tahun lalu, kita telah meminta seluruh OPD untuk mulai mengirimkan data guna diintegrasikan ke Dinas Kominfo, dan saat ini sedang dalam proses pembangunan sistemnya. Saya berharap integrasi ini berjalan secara maksimal,” katanya.
Bupati juga menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar-OPD dalam memenuhi kebutuhan data pemerintahan.
Setiap perangkat daerah diminta menyediakan serta memperbarui data secara berkala agar informasi yang tersedia dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
Selain integrasi, aspek klasifikasi dan keamanan data juga menjadi perhatian. Johannes mengingatkan bahwa tidak seluruh informasi pemerintahan dapat dibuka kepada publik karena terdapat data yang bersifat terbatas.
Di sisi lain, data yang menjadi hak masyarakat harus tersedia secara transparan dan mudah diakses, termasuk informasi mengenai pajak, realisasi anggaran, serta layanan perizinan digital.
Johannes juga meminta seluruh OPD meningkatkan pengelolaan website resmi masing-masing. Website pemerintah, menurut dia, tidak boleh sekadar dibangun sebagai formalitas, tetapi harus menjadi sarana pelayanan dan penyebarluasan informasi publik.
“Website dibangun untuk kepentingan pelayanan, bukan untuk sesaat. Demikian pula website resmi Kabupaten Mimika, perlu terus diperbarui, termasuk data kelembagaan dan pimpinan,” tuturnya.
Johannes mengungkapkan, hingga kini masih terdapat sekitar 50 persen OPD yang belum menindaklanjuti permintaan penyampaian data sebagaimana telah disampaikan melalui surat edaran.
Padahal, data statistik sektoral memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan daerah, termasuk kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi.
Karena itu, keberhasilan integrasi data tidak semata-mata bergantung pada teknologi.
Komitmen, koordinasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab setiap OPD dalam menyediakan serta memperbarui data menjadi faktor yang tidak kalah penting.
“Jika semua data telah terintegrasi, kita tidak lagi bekerja secara ego-sektoral dan saling terpisah. Kita akan membangun satu ekosistem data pemerintahan yang saling terhubung, sehingga informasi yang dimiliki oleh setiap perangkat daerah dapat dimanfaatkan secara bersama-sama demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika,” pungkasnya.
EHO
