Koreri.com, Sorong – Mendengar langsung kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan menjadi bagian penting dari kerja Legislator.
Hal itulah yang dilakukan Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya, Esterlita Ethy Sagrim, saat menggelar reses di Kampung Mega, Distrik Mega, Kabupaten Sorong, Kamis (20/8/2026).
Dalam agenda Reses II Tahun 2026 di titik kedua tersebut, Ethy bertatap muka langsung dengan masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi sekaligus melihat kebutuhan yang dihadapi warga dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu kebutuhan yang cukup mendapat perhatian yaitu terkait dengan keterbatasan penerangan.
Untuk membantu aktivitas pelayanan jemaat, Ethy yang merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRP PBD menyerahkan bantuan satu unit mesin genset kepada Jemaat GKI Silo Mega.
Menurut Legislator muda perempuan ini, bahwa bantuan tersebut diharapkan dapat menunjang pelayanan jemaat, mengingat pasokan listrik di wilayah tersebut masih terbatas.
“Karena listrik di daerah tersebut hanya menyala pada malam hari sampai jam 6 pagi,” kata Ethy kepada wartawan di Sorong, Jumat (21/8/2026).
Bagi putri sulung mantan Bupati Maybrat ini, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian, terutama di wilayah yang akses infrastrukturnya belum sepenuhnya memadai.
Selain persoalan listrik, masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai kondisi jalan yang mulai mengalami kerusakan. Warga berharap pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian agar akses transportasi menuju wilayah tersebut tetap berjalan dengan baik.
“Masyarakat juga mengeluhkan akses jalan yang agak sedikit rusak dan perlu diperbaiki. Ini membutuhkan perhatian pemerintah provinsi,” ujarnya.
Tak hanya infrastruktur jalan, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan Tugu Injil yang saat ini masih dalam proses pengerjaan.
Ethy mengatakan seluruh aspirasi yang diterimanya dalam kegiatan reses akan menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, reses bukan sekadar agenda bertemu konstituen, tetapi menjadi ruang untuk memastikan suara masyarakat di kampung-kampung dapat tersampaikan dan mendapat perhatian dalam proses pembangunan daerah.
“Harapan kita, aspirasi masyarakat ini bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kemampuan pemerintah,” pungkasnya.
KENN
