Koreri.com, Waisai– Menjelang akhir tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya mulai membahas program pembangunan daerah ini di tahun 2027.
Pembahasan program pembangunan Kabupaten Raja Ampat dimulai pasca Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) menyepakati nilai Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2027.
Nilai KUA/PPAS RAPBD tahun anggaran 2027 yang disepakati kedua lembaga tersebut sebesar Rp1.151.418.319.000 (satu triliun seratus lima puluh satu miliar empat ratus delapan belas juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).
Dokumen KUA/PPAS RAPBD induk Kabupaten Raja Ampat T.A. 2027 itu ditetapkan dalam rapat paripurna kelima masa sidang kedua di ruang rapat paripurna DPRK setempat, Waisai, Jumat (20/11/2026) malam.
Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam didampingi Wakil Bupati bersama pimpinan DPRK menandatangani langsung dokumen anggaran negara yang menjadi acuan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2027.
Dalam sambutannya Bupati Orideko Iriano Burdam menegaskan bahwa dokumen KUA/PPAS yang disahkan akan menjadi kompas bagi penyusunan rancangan APBD 2027, memandu setiap OPD untuk bekerja lebih terarah, efisien dan berpihak pada kepentingan rakyat mulai dari ibukota hingga menyentuh ke kampung-kampung.
“apa yang kita sahkan bersama malam ini bukan sekedar prosedur administrasi, melainkan cerminan dari kematangan berdemokrasi di daerah kita,” ucap Bupati.
Lanjut Orideko, sikap saling menghargai eksekutif dan legislatif diutamakan sehingga berhasil merumuskan arah kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran guna menjawab kebutuhan masyarakat Raja Ampat.
Politisi NasDem ini berharap, kolaborasi kedua lembaga terus terjaga sampai tahap pembahasan dan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD induk tahun anggaran 2027.
RED











