Koreri.com, Sorong – Penjabat Sekda Edison Siagian membuka Rapat Koordinasi dan Deklarasi Pemilu Damai 14 Desember 2024 yang digelar Badan Kesbangpol Papua Barat Daya (PBD) di Hotel Rillyc Panorama Kota Sorong, Senin (18/12/2023).
Sambutan Pj Gubernur PBD yang dibacakan Pj Sekda mengungkapkan tugas Pemerintah adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah.
“Fase ini menjadi penting karena yang menjadi tujuan utama adalah wawasan kebangsaan,” ungkapnya.
Lanjut Pj Gubernur, globalisasi merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari serta sangat berpengaruh pada kualitas wawasan kebangsaan dan oleh karena itu perlu disikapi secara arif dan bijaksana.
“Arus globalisasi dapat menyebabkan nilai-nilai yang mengikat persatuan bangsa terpengaruh tentunya,” bebernya.
Mengingat peran Kesbangpol Kabupaten/Kota yang sangat strategis, sangat perlu dilakukan rapat koordinasi seperti ini yang tentunya akan membentuk serta memiliki wawasan kebangsaan yang lebih luas, sikap mental yang berkarakter.
“Untuk itu, peran rapat koordinasi ini menjadi penting dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pemilu serentak 2024 khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat Daya,” imbuh Pj Gubernur.
Selanjutnya, mencermati tantangan yang akan dihadapi pada penyelenggaraan Pemilu tahun depan terutama di masa pemilihan anggota Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, semua diharapkan dapat turut berperan dalam upaya juga sebagai garda terdepan dalam ikut menciptakan stabilitas politik dalam negeri.
Kaitan dengan pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada serentak, semua pihak harus bekerja efisien dan cermat dalam menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.
“Rakor nanti akan menyepakati beberapa rumusan dan rekomendasi serta deklarasi. Yang pertanda bahwa Pemilu damai adalah menjadi tujuan utama dari dilakukannya rapat koordinasi kita ini,” pungkasnya.
Ketua Panitia Liberth M. Siagian, analisis Perencanaan Badan Kesbangpol PBD rapat koordinasi se-provinsi ini dihadiri 5 Kabupaten dan satu kota.
Setiap daerah yang hadir diwakili Kepala Badan dan Sekretaris Kesbangpol, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri serta Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran.
“Tujuan dari rapat kordinasi ini agar Kesbangpol Provinsi selaku koordinator bersinergi dengan Kesbang kabupaten/kota untuk mendorong mengawal Pemilu serentak tahun 2024 boleh berjalan sesuai Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017,” terangnya kepada awak media saat dikonfirmasi seusai kegiatan, Senin (18/12/2023) malam.
Dalam hal ini sesuai amanat UU tersebut, lanjut Siagian, maka tugas pemerintah adalah untuk mensukseskan, melancarkan Pemilu dengan melibatkan semua stakeholder. Sehingga Pemilu boleh berjalan lancar sukses berasaskan luber jurdil yaitu langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.
Kemudian di momen yang sama, pihaknya merangkaikan dengan kegiatan Deklarasi Pemilu Damai yang melibatkan semua stakeholder total 7 komponen itu baik KPU, Bawaslu, Pemerintah pusat dan daerah, pihak keamanan TNI – Polri juga dari peserta pemilu (partai politik) dalam hal ini partai politik serta pers.
Secara khusus Siagian menekankan soal pers sebagai pilar demokrasi untuk mendukung berlangsungnya Pemilu yang aman dan damai.
“Dukungan sebagai pilar demokrasi supaya membuat suasana itu baik dengan informasi itu yang akurat dan jelas-jelas jangan ada hoax di situ. Jadi apa yang ada ini supaya bersama membangun demokrasi yang bermartabat dan berkualitas,” pungkasnya.
Rakor berlangsung selama 3 hari.
ZAN
