Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) menggelar Rapat Kerja (Raker) Kepala Daerah se-wilayah itu di Antares Hall Vega Prime Hotel Sorong, Senin (16/6/2025).
Raker tersebut mengusung tema “Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Dasar Guna Meningkatkan Pemerataan Pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya”.
Gubernur Elisa Kambu dalam arahannya menyampaikan raker kepala daerah ini merupakan momentum strategis untuk menyatukan visi, misi dan menyelaraskan langkah serta memperkuat sinergi antara Pemerintah provinsi dan kota /Kabupaten dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang optimal dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Diakuinya sebagai provinsi baru yang dimekarkan, PBD menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang.
Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang erat dan kesepahaman yang kuat diantara seluruh kepala daerah agar pembangunan berjalan dengan efektif , terarah dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Gubernur pada kesempatan itu menekankan beberapa poin penting dalam raker kali ini, yakni
Pertama, Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah.
“Perlu adanya peningkatan kualitas perencanaan, penanggalan dan pelaksanaan program pembangunan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat,” tekannya.
Kedua, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
“Kaitannya dengan hal ini, masyarakat harus menjadi pusat dari setiap kebijakan dan program kita. Reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan menjadi kunci utama,” dorong Gubernur.
Ketiga, Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas.Kita harus memastikan bahwa setiap wilayah terutama daerah-daerah terpencil memiliki akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan ,listrik, air bersih, pendidikan dan layanan kesehatan,” imbuhnya.
Keempat, Pelestarian Budaya dan Lingkungan
“Pembangunan harus memperhatikan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan sebagai warisan bagi generasi yang akan datang,” tegasnya.
Kelima, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
“Hal ini berkaitan dengan program-program penanggulangan kemiskinan, peningkatan ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat adat dimana harus terus menjadi prioritas kita Bersama,” sambungnya.
Gubernur lantas mengajak semua pihak yang hadir untuk menjadikan forum ini sebagai sarana diskusi yang terbuka, jujur dan produktif.
“Kita harus keluar dari forum ini dengan semangat baru dan komitmen yang kuat untuk membawa Papua Barat Daya menjadi provinsi yang maju, mandiri dan sejahtera,” ajaknya.
“Selanjutnya mari kita fokus bersama untuk mendiskusikan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Yaitu terkait hal-hal mendesak yang perlu kita selesaikan untuk kepentingan Masyarakat,” pungkasnya.
Rapat kerja dihadiri, kepala daerah Kota/kabupaten se PBD, Unsur Forkopimda, Pimpinan DPR PBD, MRPBD, Kepala BP3OKP, Pimpinan OPD dan ASN di lingkungan pemerintah provinsi PBD.
ZAN
