Koreri.com, Sorong – Proyeksi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2026 hanya Rp1 triliun lebih menurun jika dibandingkan dengan 2025 sebesar Rp 1,4 triliun.
Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya realisasi serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah hanya mencapai 35,09 persen (%).
Berdasarkan data yang dihimpun Redaksi Koreri.com, realialisasi belanja APBD per Oktober 2025 baru mencapai 35,09 % dimana terjadi kenaikan sebesar 4,15 poin persentase antara 25 hingga 31 Oktober 2025.
Realisasi belanja Provinsi Papua Barat Daya tercatat 35.09 % pada tanggal 31 Oktober 2025, dan angka ini masih dibawah target ideal triwulan III yang diproyeksikan 75 %.
Maka perlu didorong langkah percepatan penyerapan belanja setiap OPD di lingkup Pemerintah Provinsi PBD dalam dua bulan terakhir ini.
Sementara i tu, terdapat 6 OPD dengan realisasi belanja DPA APBD 2025 diatas 50 % yaitu, Biro Organisasi (73,23 %), Setwan (56,07 %), Bapperida (55,85 %), Dinas KPPB & Satpol PP (55,40 %), BKPSDM (52,76 %) dan Biro Umum (52,20 %).
Sedangkan, 15 OPD berada pada serapan belanja anggaran rentang 35-49 % serta 6 OPD dengan realisasi serapan APBD dibawah 30 %.
Dikuatirkan, rendahnya serapan belanja pada OPD teknis ini berpotensi menghambat pencapaian output pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik tahun 2025.
Untuk mendorong peningkatan realisasi serapan APBD Provinsi PBD, Gubernur Elisa Kambu telah menyiapkan 8 program strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 mendatang.
Delapan program strategis tersebut meliputi :
1. Pembangunan Pendidikan Berbasis Inovasi Daerah
2. Peningkatan kualitas kesehatan
3. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur melalui penataan kawasan dan klasterisasi berbasis karakteristik lokal.
4. Penguatan UMKM berbasis inovasi dan ekonomi kreatif
5. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah
6. Penurunan angka kemiskinan dan stunting
7. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas aparatur
8. Keamanan wilayah melalui harmoni sosial.
“Delapan program strategis ini menjadi kerangka utama pembangunan daerah Papua Barat Daya tahun 2026,” ucap Gubernur Elisa Kambu saat menyampaikan pidato nota keuangan dalam rapat paripurna DPRP PBD masa sidang III tahun 2025 di Ballroom Rilych Panorama Hotel, Senin (10/11/2025).
Ditambahkan Gubernur Kambu, 8 program ini sekaligus sebagai cerminan bahwa meskipun pendapatan dan TKD menurun tajam tetapi arah kebijakan pembangunan Papua Barat Daya tetap fokus pada kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan dan penguatan kapasitas daerah dengan tetap menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah.
KENN
