Pemerintah Tancap Gas Bangun 15.000 Huntara bagi Korban Bencana Sumatra

Pemerintah Tancap Gas Bangun 15000 Huntara

Koreri.com, Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pembangunan sebanyak 15.000 unit hunian sementara (huntara) bagi masyarakat yang terdampak bencana pada sejumlah wilayah di Sumatra.

Langkah ini menjadi bagian penting dari komitmen negara untuk memastikan warga segera keluar dari pengungsian dan menempati tempat tinggal yang lebih layak, aman, dan manusiawi sebagai tahap awal pemulihan pascabencana.

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyediaan hunian sementara merupakan prioritas nasional dalam penanganan bencana. Menurutnya, keberadaan tempat tinggal yang layak sangat menentukan kecepatan pemulihan kehidupan sosial, psikologis, dan ekonomi masyarakat yang terdampak.

Presiden menekankan bahwa negara tidak boleh membiarkan warganya terlalu lama hidup dalam keterbatasan di tenda-tenda pengungsian tanpa kepastian masa depan.

“Pemerintah tancap gas agar masyarakat bisa segera keluar dari tenda pengungsian dan menempati hunian sementara yang lebih layak, aman, dan mendukung pemulihan kehidupan keluarga,” tegasnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah terus memobilisasi seluruh sumber daya yang ada. Pembangunan huntara dilakukan secara simultan di berbagai wilayah terdampak, dengan memperhatikan aspek keselamatan bangunan, sanitasi, ketersediaan air bersih, serta akses terhadap fasilitas umum seperti sekolah, layanan kesehatan, dan tempat ibadah.

Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa percepatan pembangunan 15.000 unit hunian sementara ini dilaksanakan melalui pola kerja terpadu dengan pengawasan ketat di lapangan. BNPB memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai standar teknis kebencanaan dan target waktu yang telah ditetapkan.

“Kami mengoptimalkan koordinasi lintas sektor agar pembangunan hunian sementara dapat selesai tepat waktu dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak,” ujar Suharyanto.

Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan hunian sementara bukan sekadar solusi darurat, melainkan menjadi fondasi awal menuju pemulihan yang lebih menyeluruh. Setelah fase ini, pemerintah akan melanjutkan dengan pembangunan hunian tetap serta mendorong pemulihan ekonomi dan sosial warga.

Melalui langkah yang cepat, terukur, dan terkoordinasi ini, negara kembali menegaskan kehadirannya di tengah masyarakat, memastikan para korban bencana dapat bangkit, menata kembali kehidupan, dan melangkah ke masa depan dengan lebih aman dan bermartabat.

RLS