Koreri.com, Sorong– Hasil pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2025 antara Panitia khusus DPR Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) dengan Dinas Kesehatan setempat menunjukan bahwa sektor kesehatan masih menghadapi tantangan serius dalam aspek efektivitas berkaitan dengan aspek efektivitas penganggaran, pencapaian layanan dasar, serta konsistensi implementasi program.
Ketua Pansus LKPJ DPRP Caretensz Malibela menjelaskan, sebagai sektor layanan dasar yang paling fundamental, kesehatan tidak hanya menjadi urusan administratif pemerintah daerah.
Tetapi merupakan indikator utama keberhasilan negara dalam menjamin hak dasar masyarakat atas pelayanan publik yang layak dan berkeadilan.
Pansus menemukan bahwa sejumlah program strategis, khususnya kesehatan ibu dan anak belum mencapai target yang ditetapkan secara optimal.Hal ini menjadi perhatian serius.
Hal ini disebabkan karena layanan tersebut merupakan Indikator utama kesehatan masyarakat kemudian penentu angka kematian ibu dan anak serta fondasi kualitas generasi masa depan Papua Barat Daya.
“Kegagalan dalam pencapaian target layanan dasar menunjukkan bahwa orientasi program belum sepenuhnya berbasis hasil (outcome-based),” tegas Cartensz kepada wartawan di Sorong, Kamis (30/4/2026).
Rekomendasi Pansus untuk Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya
1. Penguatan perencanaan dan percepatan serapan anggaran sektor kesehatan.
2. Penetapan layanan kesehatan ibu dan anak sebagai prioritas utama berbasis indikator terukur.
3. Evaluasi menyeluruh untuk menurunkan SiLPA secara signifikan pada tahun anggaran berikutnya.
4. Penguatan sistem perencanaan berbasis kebutuhan riil masyarakat (need-based planning).
5. Peningkatan konsistensi implementasi program antara perencanaan dan pelaksanaan.
6. Penguatan transparansi data program, anggaran, dan pelaksanaan kegiatan kesehatan.
7. Penguatan sistem pengawasan internal dan audit kinerja berbasis outcome
Dalam catatan kritis Pansus Pansus menegaskan bahwa permasalahan dalam sektor kesehatan Papua Barat Daya bersifat sistemik dan struktural, yang meliputi
a. Serapan anggaran yang belum optimal.
b. SiLPA yang masih signifikan, kegagalan pencapaian target layanan dasar.
c. Kegagalan pencapaian target layanan dasar.
d. Lemahnya konsistensi implementasi program.
e. Serta belum optimalnya transparansi data.
Kondisi ini tidak dapat dibiarkan berulang karena berdampak langsung pada Kualitas kesehatan masyarakat, keselamatan ibu dan anak serta kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan daerah.
KENN
