Koreri.com, Sorong – Pemerintah pusat melalui Tim Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Nasional melakukan evaluasi terhadap capaian IDI tahun 2025, khususnya di wilayah Papua Barat Daya (PBD) dan daerah otonomi baru (DOB) di Tanah Papua.
Rapat koordinasi, evaluasi dan optimalisasi yang difokuskan pada penguatan indikator Demokrasi dihadiri unsur Pemerintah daerah, DPRP, tokoh masyarakat, adat dan lembaga terkait lainnya berlangsung di Swiss-belhotel Sorong, PBD, Kamis (9/7/2026).
Tim IDI Nasional yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hadir untuk mengidentifikasi berbagai kendala serta merumuskan langkah strategis guna meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Kemenko Polhukam ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan IDI.
Evaluasi nasional sendiri telah dimulai sejak 21 Mei 2026 melalui kick-off yang digelar di Semarang, sebagai bagian dari upaya memperbaiki capaian demokrasi secara nasional.
“Evaluasi ini penting untuk melihat berbagai temuan dan kekurangan, terutama di daerah yang mengalami penurunan capaian IDI, termasuk Papua Barat Daya,” jelas Asisten Deputi Bidang Demokrasi dan Kepemiluan Kemenko Polhukam RI, Brigjen TNI Haryadi, S.E.
Haryadi menjelaskan, berdasarkan hasil pengukuran yang dirilis pada April 2026, capaian IDI di sejumlah wilayah menunjukkan tren beragam. Beberapa daerah mengalami peningkatan, namun tidak sedikit yang justru mengalami penurunan.
Khusus PBD, menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian mengingat pengukuran IDI 2025 merupakan yang pertama bagi provinsi tersebut sebagai daerah otonom baru (DOB). 
Sementara Perencanaan Ahli Madya Bappenas RI, Maharani menjelasakan bahwa capaian yang masih berada pada kategori rendah atau sedang merupakan hal yang wajar, mengingat ini merupakan fase awal pengukuran.
Namun demikian, berbagai perbaikan tetap perlu dilakukan agar ke depan capaian IDI dapat meningkat dan memenuhi target nasional yang berada pada kisaran angka 81,69 hingga 85,23.
Dari hasil evaluasi, terdapat sejumlah faktor utama yang mempengaruhi capaian IDI di wilayah Papua. Salah satunya adalah masih adanya hambatan terhadap kebebasan berpendapat, baik yang berasal dari aparat maupun dari antar kelompok masyarakat. Situasi ini dinilai dapat menghambat ruang demokrasi yang sehat.
Selain itu, penguatan kelembagaan demokrasi juga menjadi perhatian serius. Rendahnya nilai indeks pelayanan publik di sejumlah daerah, bahkan hingga mendekati nol, menjadi indikator penting yang perlu segera dibenahi.
Kondisi ini umumnya disebabkan kurangnya bukti dukung yang dapat diverifikasi dalam proses penilaian oleh Kementerian PAN-RB.
“Bukan berarti pelayanan publik tidak dilakukan, namun jika tidak didukung data yang valid dan terukur, maka tidak bisa dinilai, dan akhirnya berdampak pada capaian IDI,” jelasnya.
Kemudian capaian IDI nasional juga dinilai memiliki dampak strategis terhadap kepercayaan pemerintah pusat maupun dunia usaha. Daerah dengan kualitas demokrasi yang baik cenderung memiliki iklim investasi yang lebih kondusif.
Statistisi Ahli Muda BPS Agus Pramono mengungkapkan, kinerja lembaga legislatif turut menjadi sorotan.
Di PBD, capaian kinerja DPRP masih relatif rendah, yakni sekitar 21 persen, di mana dari 25 target yang ditetapkan, hanya lima yang berhasil direalisasikan. Hal ini dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bersama, baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan program.
BPS RI menekankan pentingnya penetapan target yang realistis dan berbasis pada kemampuan daerah. Perencanaan yang tidak matang justru berpotensi menghambat pencapaian kinerja dan berdampak pada penilaian indeks secara keseluruhan.
Melalui evaluasi ini, Pemerintah berharap seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah daerah, DPRP maupun masyarakat, dapat bersama-sama memperkuat kualitas demokrasi dir daerah. Dengan demikian, capaian IDI pada 2026 diharapkan dapat meningkat dan memberikan dampak positif bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
KENN
