Koreri.com, Timika – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika menggelar Rapat Paripurna I Masa Sidang II 2026 tentang Laporan Keterangan Pertanggunggjawaban (LKPJ) Bupati Mimika Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggatan 2025.
Rapat paripurna berlangsung di ruang rapat utama lantai II gedung DPRK Mimika, Timika, Papua Tengah, Selasa (28/7/2026).
Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Emanuel Kemong menyebutkan bahwa sidang paripurna ini merupakan forum konstitusional yang memiliki makna sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Karena itu, penyampaian LKPJ dan LPP APBD 2025 ini sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama satu tahun anggaran.
Diakui Bupati, periode 2025 lalu merupakan tahun yang penuh dinamika dimana Pemkab Mimika menghadapi masa transisi kepemimpinan daerah, penyesuaian berbagai regulasi nasional, serta tantangan dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya pada percepatan belanja modal. Namun dengan semangat kebersamaan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, roda pemerintahan tetap berjalan.
Selanjutnya, melalui LKPJ ini, Pemkab Mimika menyampaikan capaian pelaksanaan pembangunan sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada masa mendatang.
Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Pemkab Mimika mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan untuk mendukung terwujudnya visi daerah yang diwujudkan melalui penguatan kualitas SDM, peningkatan pelayanan publik, reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembangunan di wilayah pesisir maupun pegunungan.
Bupati selanjutnya, menyampaikan sejumlah capaian penting selama periode 2025.
Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp6.041.392.322.470,41 atau mencapai 98,23 persen dari target yang telah ditetapkan.
Pendapatan Asli Daerah bahkan melampaui target mencapai 115,89% melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah serta peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan.
Sementara itu, realisasi belanja daerah sebesar Rp. 5.588.475.025.325,53 atau mencapai 82,14 PERSEN, dengan prioritas pada pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.
Di sektor pendidikan, berbagai indikator menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Standar pelayanan minimal pada jenjang PAUD maupun SD telah melampaui target, disertai meningkatnya indeks pendidikan masyarakat Kabupaten Mimika.
Di bidang kesehatan, kualitas pelayanan terus meningkat.
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan sangat tinggi, dan persalinan di fasilitas kesehatan telah mencapai target yang diharapkan.
Pada sektor infrastruktur, akses air minum, drainase lingkungan, serta berbagai pembangunan dasar lainnya terus mengalami peningkatan guna mendukung kualitas hidup masyarakat.
Pada sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), berbagai program strategis berhasil memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Bupati selanjutnya, juga menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan APBD 2025, pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) tetap menjadi salah satu fokus utama Pemkab Mimika.
Pengalokasian dana Otsus difokuskan secara optimal pada pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP), khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan dana Otsus agar dampaknya benar-benar dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Mimika,” imbuhnya.
Lanjut Bupati, Pemkab Mimika juga terus memperkuat reformasi birokrasi melalui pengembangan pemerintahan digital, implementasi SPBE, penguatan budaya kerja ASN, optimalisasi MPP, serta pengembangan konsep Smart City dengan semangat “Mimika Rumah Kita”.
“Transformasi birokrasi tersebut diarahkan agar pelayanan publik menjadi semakin cepat, transparan, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” bebernya.
Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut akhirnya berujung pada adanya pengakuan baik di tingkat provinsi maupun nasional.
Di antaranya, keberhasilan mempertahankan Opini WTP dari BPK RI, Juara I Paritrana Award Tingkat Provinsi Papua Tengah, Harmony Award dari Kementerian Agama RI, serta memperoleh Innovative Government Award sebagai bentuk apresiasi terhadap inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Prestasi tersebut menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Mimika untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” sahutnya.
Di balik berbagai capaian tersebut, Pemkab Mimika juga menyadari masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama.
Realisasi belanja modal khususnya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, belum mencapai target yang diharapkan akibat dinamika transisi pemerintahan, proses pengadaan barang dan jasa, kondisi geografis, serta keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan.
Seluruh tantangan tersebut menjadi bahan evaluasi penting guna memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan efektivitas pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
“Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika akan mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun anggaran, memperkuat pengawasan internal, meningkatkan penataan aset daerah, serta mengarahkan belanja,” tegasnya.
Kemudian, pembangunan pada program-program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, peningkatan kualitas pelayanan dasar, dan pemerataan pembangunan wilayah pedalaman maupun pesisir.
“Keberhasilan pembangunan bukanlah hasil kerja pemerintah semata. pembangunan hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, marilah kita terus memperkuat sinergi antara Pemerintah daerah, DPRD, forkopimda, dunia usaha, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat agar Mimika terus berkembang menjadi daerah yang maju, inklusif, berdaya saing, dan Sejahtera,” pungkasnya.
Di akhir paripurna, Wakil Bupati Emanuel Kemong secara resmi menyerahkan materi LKPJ Bupati TA 2025 ke Ketua DPRK Mimika Primus Natekaperyau.
EHO
