Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) memberikan dukungan penuh terhadap proses revalidasi status UNESCO Global Geopark (UGGp) Raja Ampat.
Evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan pengelolaan kawasan geopark tetap memenuhi standar UNESCO sekaligus memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) PBD Yusdi Nurdin Lamatenggo, S.Pi., M.Si mengatakan revalidasi tersebut merupakan bagian dari evaluasi rutin UNESCO Global Geopark (UGGp) yang dilakukan setiap empat tahun.
Menurutnya, Raja Ampat memperoleh status UNESCO Global Geopark pada 2023. arena itu, proses yang berlangsung saat ini menjadi revalidasi pertama untuk melihat sejauh mana berbagai ketentuan UNESCO telah dijalankan.
“Ini suatu kebanggaan bagi Tanah Papua, khususnya Papua Barat Daya. Salah satu kabupaten di Papua Barat Daya, Raja Ampat menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark,” beber Yusdi kepada wartawan usai acara makan malam bersama tim evaluator UNESCO di Vega Prime Hotel, Kota Sorong, Jumat (21/8/2026).
Mantan Kadis Pariwisata Raja Ampat itu menjelaskan, tim evaluator tidak hanya menilai kondisi warisan geologi, tetapi juga melihat langsung berbagai aspek pengelolaan geopark di lapangan.
Evaluasi mencakup kelestarian warisan geologi, kinerja badan pengelola, ketersediaan papan informasi, panel interpretasi, gedung informasi geopark, Tourist Information Center (TIC), hingga produk promosi.
“Yang dinilai bukan hanya alamnya, tetapi bagaimana badan pengelola bekerja, bagaimana visibilitasnya, papan informasi, gedung informasi, TIC, sampai produk-produk promosi geopark,” urainya.
Selain itu, Yusdi mengungkapkan jejaring kerja sama juga menjadi perhatian. Raja Ampat dievaluasi terkait hubungan dan kolaborasinya dengan geopark lain di Indonesia maupun jaringan geopark di tingkat global.
Selama proses revalidasi, tim evaluator turun langsung ke sejumlah lokasi untuk berdialog dengan masyarakat, pengelola site, pemerintah dan pelaku dunia usaha.
“Mereka datang ke lapangan dan bertemu langsung dengan masyarakat, teman-teman pengelola di site, pemerintah dan dunia usaha. Dari sana mereka berdiskusi dan melihat kondisi sebenarnya,” tandasnya.
Ia menyebut, meski kondisi laut Raja Ampat sedang menghadapi musim ombak, semangat masyarakat dan para pengelola untuk mendukung proses evaluasi tetap berjalan.
Menurut dia, hasil kunjungan lapangan dan diskusi dengan masyarakat sejauh ini mendapat apresiasi dari tim evaluator. Setelah seluruh rangkaian evaluasi selesai, tim akan menyusun laporan sebagai bahan penilaian UNESCO.
“Tim evaluator sekarang sudah memiliki kesimpulan sementara. Malam ini mereka merampungkan pengisian Form A dan B sebagai bagian dari persyaratan evaluasi,” jelasnya.
Hasil revalidasi tersebut selanjutnya akan dibawa dalam forum Asia Pacific Geoparks Network (APGN) di Langkawi, Malaysia, pada September 2026 mendatang. Tim Geopark Raja Ampat bersama Pemda dijadwalkan hadir untuk melaporkan proses revalidasi yang telah dilakukan.
Tahap berikutnya akan berlangsung pada November 2026 melalui sidang UNESCO di Paris.
Dalam forum itu, hasil revalidasi Raja Ampat akan dibahas untuk menentukan status selanjutnya.
Yusdi berharap Raja Ampat tetap memperoleh green card, yang menandakan kawasan tersebut dinilai memenuhi ketentuan dan standar UNESCO Global Geopark.
“Kami berharap Raja Ampat tetap mendapatkan green card. Dari hasil kunjungan lapangan dan diskusi dengan masyarakat, kami melihat ada apresiasi yang baik,” ujarnya.
Lebih dari sekadar mempertahankan status internasional, Yusdi menegaskan bahwa keberadaan UNESCO Global Geopark harus bermuara pada dua hal utama yaitu kelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Apalagi, Raja Ampat kini memiliki dua pengakuan UNESCO. Selain UNESCO Global Geopark, kawasan tersebut juga telah memperoleh status UNESCO Biosphere Reserve.
“Kita berharap dua status UNESCO ini menjadi kebanggaan bagi Tanah Papua, khususnya Papua Barat Daya. Tetapi yang paling penting adalah kelestarian alam Raja Ampat dan Papua Barat Daya,” pintanya
Yusdi menambahkan, seluruh pengakuan internasional tersebut tidak boleh berhenti pada simbol atau prestise. Manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat yang tinggal di kawasan geopark maupun biosphere reserve.
“Yang paling penting adalah adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat di lokasi-lokasi kegiatan geopark dan biosphere reserve. Itu yang harus menjadi patokan kita semua,” tegasnya.
Pemprov PBD, lanjut dia, bersama Pemerintah kabupaten, perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan terkait akan terus memberikan dukungan agar pengelolaan Raja Ampat semakin kuat, berkelanjutan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
KENN
