Jubir Gubernur Papua Tengah Sikapi Polemik Soal PT MEPA, Tegaskan Fakta Ini

Jubir Gub PT Polemik Soal PT MEPA
Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You / Foto: Ist

Koreri.com, Nabire – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mengingatkan agar polemik pembentukan PT MEPA Holding Grup tidak berkembang menjadi opini publik yang negatif tanpa didukung fakta dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menyiapkan instrumen penguatan ekonomi dan meningkatkan kapasitas kelembagaan daerah, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Juru Bicara Gubernur Papua Tengah, Emanuel You, mengatakan pemberitaan mengenai rencana PT MEPA yang kemudian berkembang di media sosial perlu disikapi secara proporsional.

Menurutnya, publik perlu membedakan antara proses pembentukan BUMD, penjajakan kerja sama investasi, dan keputusan resmi terkait pengelolaan wilayah pertambangan.

Ia menyoroti sejumlah unggahan media sosial yang mengaitkan PT MEPA dengan PT MIND ID dan rencana pengelolaan Blok Wabu. Bahkan, muncul narasi yang menyebut Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan James Boray sedang memainkan strategi tertentu.

Menurut Emanuel, narasi semacam itu tidak seharusnya dibangun seolah-olah merupakan fakta, terlebih jika tidak disertai bukti maupun penjelasan yang jelas.

“Jangan mencampuradukkan rencana pembentukan holding BUMD, kemungkinan kerja sama investasi, dan keputusan pengelolaan wilayah pertambangan. Ketiganya merupakan hal berbeda yang memiliki proses dan ketentuan masing-masing,” tegasnya.

Ia menjelaskan, proses penyiapan PT MEPA Holding Grup sebenarnya telah memiliki jejak administrasi sejak 2025.

Berdasarkan dokumen Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Gubernur Meki Nawipa pada 23 April 2025 menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/96 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai Pendirian BUMD Perseroan Terbatas Mepa Holding Grup.

Pada tanggal yang sama, pemerintah juga menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/97 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai Penyertaan Modal pada PT MEPA Holding Grup.

Dua keputusan tersebut, kata Emanuel, menunjukkan bahwa pembentukan PT MEPA bukan gagasan yang muncul secara tiba-tiba, melainkan bagian dari proses perencanaan dan penataan kelembagaan pemerintah daerah.

Ia menegaskan, keberadaan BUMD diharapkan menjadi salah satu instrumen bagi Papua Tengah untuk memperkuat kemandirian ekonomi, mengoptimalkan potensi daerah, serta membuka ruang kemitraan investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Terkait isu MIND ID dan Blok Wabu, Emanuel meminta publik tidak menarik kesimpulan terlalu jauh. Sebab, penjajakan kerja sama tidak dapat disamakan dengan kontrak bisnis, sebagaimana rencana pembentukan holding BUMD tidak otomatis memberikan kewenangan untuk mengelola wilayah pertambangan tertentu.

“Setiap kegiatan pertambangan memiliki mekanisme dan ketentuan perizinan yang harus dipenuhi. Karena itu, jangan membangun kesan seolah-olah seluruh proses tersebut sudah menjadi satu keputusan bisnis yang pasti,” ujarnya.

Meski demikian, Emanuel menilai kritik terhadap kebijakan pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol publik. Namun, kritik sebaiknya disampaikan berdasarkan data, dokumen, serta informasi yang jelas, bukan dugaan yang berpotensi membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat.

Menurutnya, membangun opini tentang adanya permainan atau kepentingan tertentu tanpa disertai bukti justru dapat mengaburkan substansi kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah daerah.

“Papua Tengah tidak membutuhkan narasi yang membesar-besarkan dugaan. Yang dibutuhkan adalah gagasan, keberanian, dan kerja nyata untuk membangun kemandirian ekonomi daerah,” katanya.

Emanuel menegaskan, PT MEPA Holding Grup disiapkan sebagai instrumen ekonomi daerah yang orientasinya harus berpihak pada kepentingan masyarakat Papua Tengah, bukan menjadi kendaraan kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.

Karena itu, ia mengajak masyarakat melihat rencana pembentukan PT MEPA secara objektif, sekaligus tetap mengawal prosesnya agar berjalan transparan, akuntabel, sesuai ketentuan hukum, dan benar-benar memberikan manfaat bagi daerah.

Perlu diketahui, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada prinsipnya terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Adapun regulasi utama yang menjadi dasar hukum utama pendirian BUMD diantaranya,

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Merupakan dasar hukum utama mengenai kewenangan daerah mendirikan BUMD terutama pada beberapa pasal penting diantaranya 304, 331–343

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Ini adalah regulasi paling spesifik dan paling penting untuk mempelajari tata cara pendirian BUMD, mulai dari kajian kebutuhan, kelayakan, bentuk badan usaha, Perda pendirian, modal, sampai pengelolaan.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Berlaku sebagai dasar hukum tambahan apabila BUMD akan dibentuk dalam bentuk Perseroan Daerah (Perseroda), dengan memperhatikan perubahan peraturan mengenai perseroan terbatas, termasuk perubahan melalui regulasi Cipta Kerja.

4. Permendagri Nomor 118 Tahun 2018

Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD. Penting untuk aspek perencanaan bisnis, operasional, dan evaluasi.

5. Permendagri Nomor 37 Tahun 2018

Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD. Relevan untuk pembentukan organ pengurus BUMD setelah pendirian.

RED