Koreri.com, Sorong – Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) Papua Barat Daya (PBD) resmi menyepakati kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027.
Adapun kenaikan sebesar 7,34 persen dibandingkan 2026 itu, disepakati dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Hotel Vega Prime Sorong, Jumat (20/11/2026).
Ketua Dewan Pengupahan PBD Suroso, mengatakan penetapan kenaikan UMP tersebut mengacu pada regulasi terbaru tentang perlindungan ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah terkait pengupahan.
Ia menjelaskan, perhitungan kenaikan UMP menggunakan sejumlah indikator, yakni inflasi sebesar 4,61 persen, pertumbuhan ekonomi 3,41 persen, serta nilai alfa yang disepakati sebesar 0,8.
“Dalam forum sidang pleno kami menyepakati bahwa alfanya adalah 0,8. Setelah dilakukan perhitungan, maka terjadi peningkatan kenaikan UMP dari tahun 2026 ke 2027 sebesar 7,34 persen,” ujar Suroso yang juga Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi dan Sumber Daya Mineral PBD.
Selain UMP, sidang pleno tersebut juga menyepakati penyesuaian Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tahun 2027 yang mencakup enam sektor, yakni pertambangan dan pengolahan minyak dan gas bumi, pertambangan umum di luar galian C, jasa konstruksi untuk kegiatan yang bersumber dari APBN maupun APBD, perikanan, kehutanan, serta pertanian dalam konteks perkebunan.
Suroso menyebutkan, hasil kesepakatan tersebut selanjutnya diproses untuk mendapatkan penetapan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Papua Barat Daya.
Pemerintah menargetkan penandatanganan SK dapat dilakukan pada Jumat, sehingga besaran resmi UMP dan UMSP Papua Barat Daya tahun 2027 dapat diumumkan pada Sabtu, 21 November 2026.
Ia menegaskan, besaran nominal upah minimum tahun 2027 akan disampaikan setelah keputusan Gubernur ditandatangani.
RED












