Koreri.com, Biak – Sejumlah Sopir taksi jurusan luar kota seperti Biak Barat, Biak Utara dan Biak Timur ramai-ramai mendatangi kantor DPRD setempat, Jumat (22/10/2021).
Setibanya di lokasi, beberapa utusan serta perwakilan diizinkan memasuki ruang sidang utama gedung Dewan.
Para peserta aksi sebelumnya telah melayangkan surat ke DPRD termasuk telah melapor ke Polres setempat terkait agenda demo damai yang dilaksanakan.
Kehadiran para sopir taksi ini dtiterima dengan ramah oleh Ketua DPRD Milka Rumaropen dan wakilnya Anetha Kbarek serta sejumlah anggota Komisi I dan II terlihat begitu serius dalam menyikapi masalah ini.
Rapat sendiri dipimpin langsung Ketua Dewan dengan meminta 3 perwakilan dari masing-masing jurusan taksi sebagai jurubicara.
Keluhan terkait dengan semakin susahnya mendapat premium bersubsidi menjadi perbincangan yang dominan diantara peserta rapat tersebut dan meminta agar BBM bersubsidi tidak dihilangkan. Sebab akan membuat para sopir taksi semakin sulit dalam bekerja terkait harga taksi yang telah di patok pemerintah.
Juga disampaikan jika tak menggunakan premium bersubsidi dan menggunakan pertalite dan pertamax maka harga belinya sudah berbeda sedangkan biaya penumpang masih tetap sama ketika menggunakan BBM bersubsidi yakni premium.
Juru bicara Para sopir taksi ini sangat mengharapkan bantuan dari DPRD sebagai wakil rakyat untuk bisa menyikapi kondisi ini dengan serius serta berkordinasi dengan pemerintah dalam mencari jalan keluar atas persoalan ini.
Menyimak rapat tersebut, Anggota Komisi II Johanis Amboki menjelaskan infomasi terbaru terkait subsidi BBM premium direncanakan mulai 20 – 24 November 2021 akan ditiadakan di seluruh Indonesia.
“Jadi ini bukan saja di Biak tetapi di seluruh Indonesia sehingga perlu kami sampaikan agar diketahui Bersama,” jelasnya.
Amboki menambahkan bahwa di seluruh dunia premium sudah tidak ada dan hanya 7 negara yang masih menggunakan premium dimana salah satunya Indonesia.
Dan program BBM premium bersubsidi bukanlah kebijakan daerah atau kabupaten tetapi adalah program nasional
“Pada tahun 2021 ini seluruh dunia akan meniadakan premium. Kenapa ditiadakan? Sebab menurut para ahli bahan BBM premium mempunyai sisi negatif yang banyak sehingga diganti dengan pertalite dan pertamax yang lebih ramah lingkungan,” ungkapnya.
Tanggapan dan saran dari Komisi I dan II yang secara serius akan membantu memfasilitasi bahkan mencari jalan keluar bagi para sopir taksi untuk keluar dari masalah ini.
Sementara itu Ketua DPRD Milka Rumaropen ketika ditemui di ruang kerjanya membenarkan akan hal ini.
“Para sopir taksi ini datang karena merasa bahwa bahan bakar premium bersubsidi yang bisa membantu mereka untuk kelancaran transportasi membantu masyarakat dari kampung-kampung ke tempat-tempat jualan seperti pasar dan lain sebagainya. Mereka merasa terganggu karena premium subsidi ini makin lama makin ditiadakan,” tuturnya.
Dan, kondisi ini yang kemudian membuat mereka merasa berat, padahal dengan subsidi BBM inilah yang membantu mereka dalam kegiatan transportasi sehari-hari.
“Atas dasar itu lalu mereka menyurat dan datang ke DPRD untuk bertemu dan meminta untuk membantu mereka sebagai masyarakat kecil yang punya usaha ini agar masalah premium bersubsidi ini kalau bisa agar tidak dihilangkan,” sambungnya.
Lanjut Milka, pihaknya berjanji akan membantu dengan mengundang pemerintah dalam hal ini pihak terkait untuk bersama-sama menyikapi kondisi yang terjadi agar tidak terlalu membebani pihak sopir taksi.
“Kami tetap sarankan, dikarenakan premium subsidi BBM akan di tiadakan maka marilah kita gunakan bahan bakar terbaru yang disediakan pemerintah yang lebih ramah lingkungan. Kami mendorong mereka agar tidak patah semangat dan tetap melaksanakan pekerjaan mereka dan kami bersama-sama akan mencari jalan keluar untuk situasi ini,” tegasnya.
Milka juga mendorong, agar para sopir taksi membentuk suatu wadah merangkul semua sopir taksi yang ada dan dibentuk pengurus, sehingga hal-hal seperti ini cukuplah pengurus yang datang mewakili.
Rapat ini berakhir dengan dengan diserahkannya beberapa permintaan kepada Pemerintah Biak Numfor yang dibuat secara tertulis dan diserahkan kepada Ketua Dewan dengan harapan dapat ditinjak lanjuti.
HDK
