Koreri.com, Ambon – Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Rakor Fraksi PDI Perjuangan se – Provinsi Maluku baru saja usai digelar.
Di momen itu, Ketua DPD PDI Perjuangan setempat Murad Ismail tak hadir.
Hal itu kemudian diduga memicu komentar sejumlah pihak, salah satu diantaranya datang dari Yusup Leatemia yang juga kader senior PDI Perjuangan Maluku.
“Jika pada Pemilu 2024 PDIP tetap memberikan rekomendasi kepada Murad Ismail sebagai calon Gubernur maka itu berarti PDIP menghancurkan partainya sendiri di Maluku. Jadi kalau bisa, tidak boleh lagi berikan rekomendasi,” demikian salah pernyataan pedasnya sebagaimana dikutip dari media Siwalimanews.com, yang terbit 30 Agustus 2022 lalu.
Dan sejumlah pernyataan lainnya yang disampaikan kepada pers disela-sela Rakerda PDIP Maluku kala itu.
Lucky Wattimury, salah satu pengurus senior partai berlambang Banteng Moncong Putih litu angsung menanggapinya.
“Terkait dengan statemen saudara Yusuf Leatemia mengenai ketidakhadiran Murad Ismail selaku Ketua DPD pada Rakerda PDI Perjuangan kemarin merupakan sesuatu yang tidak layak,” kecamnya, Jumat (2/9/2022).
Wattimury kemudian menjelaskan Rakerda PDI Perjuangan dan Rakor Fraksi itu semula sudah ditetapkan pada 24 – 25 Agustus 2022.
Karena saat itu, bertepatan juga dengan rencana kunjungan Ketua KPK RI di Ambon sehingga legiatan Rakerda ini ditunda sesuai kesepakatan dan koordinasi dengan Ketua DPD PDIP Maluku.
“Maka dari itu, kami bersepakat untuk menetapkan tanggal 30 – 31 Agustus 2022. Semua persiapan dilakukan menuju tanggal yang ditetapkan. Kami pun selalu berkoordinasi dengan Ketua DPD dan sudah fix pada tanggal itu,” jelasnya.
Bahkan Sekjen DPP PDIP dijadwalkan akan datang untuk membuka Rakerda sekaligus membuka kuliah umum di salah satu Fakultas Unpatti Ambon.
Lanjut Wattimury, tepat dua hari menjelang tanggal 30 Agustus dipeoleh informasi bahwa Presiden RI Joko Widodo akan berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
“Dan selaku Gubernur, beliau yang bertanggungjawab penuh untuk melakukan koordinasi di tempat dimana Presiden akan berkunjung dan menyiapkan segala sesuatu yaitu di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” lanjutnya.
Olehnya itu, ketidakhadiran Gubernur Murad Ismail dalam Rakerda tanggal 30 – 31 Agustus lalu itu bukanlah sebuah kesengajaan dan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri.
“Karena sebagai Gubernur Maluku, beliau tidak mungkin tidak menghadiri kunjungan Presiden di Tanimbar, ” tegasnya.
Karena itu, Wattimury mengaku sangat menyesalkan statemen yang dikeluarkan Leatemia.
“Saya sangat memyesalkan juga dengan pernyataan seperti itu tanpa memahami masalah yang sebenarnya. Jadi, marilah kita melihat masalah itu secara objektif,” sesalnya.
Wattimury kemudian mengajak semua pihak untuk bersama-sama melihat masalah tersebut secara objektif.
“Karena ini bukan sebuah kesengajaan,” tutupnya.
JFL
