Koreri.com, Bintuni– Bandara Babo sejak tahun 2009 dikontrak oleh pihak Perusahaan LNG Tangguh selama 5 tahun atau sampai tahun 2014. Namun sayangnya armada pesawat yang melayani penumpang hanya bersifat khusus atau karyawan perusahan LNG saja, masyarakat masih menjadi penonton.
Kepala kampung Irarutu III Muharam Fiawe kepada wartawan di Bintuni, Selasa (6/9/2022) mengatakan, sesuai informasi yang pemerintah, pada tahun 2023 Bandara Babo akan melayani pesawat komersial.
“Pada tahun 2023 akan menjadi Bandara Komersial dimana masyarakat juga bisa menikmati pesawat yang turun naik lewat Bandara Babo, selain itu pajak juga akan jelas dan akan menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Teluk Bintuni, dengan status Bandara Babo akan menjadi Bandara Komersial maka kedepan warga masyarakat bisa berpartisipasi menggunakan Bandara tersebut jika ingin bepergian ke daerah lain,” ungkap pemilik petuanan Babo yang juga Kepala Kampung Irarutu III Distrik Babo Muharam Fiawe kepada awak media di Bintuni.
Muharam mengatakan, bahwa pada prinsipnya masyarakat pemilik petuanan Babo yaitu Fiawe mendukung program pemerintah tetapi pemerintah juga harus tahu hak-hak adat atau petuanan tersebut itu bagaimana.
Sebab status Bandara Babo tersebut sekarang ini sudah kembali ke Tanah Adat Fiawe. Sehingga Muharam mengharapkan kalau Pemerintah Teluk Bintuni mau mengambil alih pengelolaan Bandara Babo maka dia harus atur sesuai dengan jalur pemerintahan.
Juga akan merasa nyaman dan senang sebab pajak bandara akan menjadi jelas menjadi PAD Kabupaten Teluk Bintuni. Sebab masyarakat yang akan naik pesawat harus bayar dan tidak gratis.
Dengan jadwal penerbangan baik dari Babo – Manokwari – Jayapura atau Babo – Sorong – Ambon – Makassar – Jakarta.
Menurutnya, panjang bandara Babo saat ini 1.300 meter dan akan diperpanjang lagi 600 meter oleh pemerintah Teluk Bintuni sehingga totalnya akan menjadi 1.900 meter dan lebar Bandara Babo sekitar 9 (sembilan) meter.
Sehingga kedepan Bandara Babo berpotensi akan didarati pesawat Boing atau Foker 27 yang dapat memuat 100 (seratus) lebih penumpang atau masyarakat Teluk Bintuni maupun karyawan-karyawan perusahaan yang akan berangkat atau datang ke Teluk Bintuni melalui Bandara Babo.
Fiawe juga menambahkan bahwa petuanan Tanah Adat Babo yaitu Fiawe berkomitmen tetap mendukung pemerintah yang penting dari Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni tahu adat dimana ganti rugi tanah adat itu tetap ada karena kita di Papua itu diakui dan juga ada Otonomi Khusus.
“Saya yakin kalau nanti Daerah Ptonomi Baru (DOB) Kabupaten Babo Raya terbentuk maka Bandara Babo kalau dikomersialkan maka daerah Bagian Selatan Teluk Bintuni akan berkembang dan maju.
Disamping itu kalau bisa karyawan-karyawan perusahaan yang cuti itu jangan langsung berangkat tetapi dia harus bermalam dulu di Babo agar ekonomi rakyat bisa bertumbuh karena karyawan akan datang di situ berbelanja dan kalau hanya datang dan langsung berangkat maka tidak ada dampak ekomomi terhadap masyarakat lokal yang ada di Babo dan sekiatarnya dan kabupaten Teluk Bintuni pada umumnya,” tutur Muharam Fiawe.
RLS
