as
as
Fokus  

Isu Papua Jadi Fokus Rembuk Nasional Polhukam

papuamerdeka 1

Koreri.com, Makassar (08/10) – Dalam Kegiatan Rembuk Nasional bidang politik, hukum dan keamanan yang dilaksanakan di Universitas Hasanuddin di Makassar, Papua Merdeka menjadi salah satu fokus yang disoroti dalam kegiatan tersebut.

TB Hasanuddin yang merupakan anggota Komisi I DPR RI, di Makassar, Sabtu (07/10), menegaskan bahwa ada empat poin yang berkaitan dengan masalah Papua, yaitu mengenai persepsi soal Papua Merdeka, trauma masa lalu yang berkaitan dengan operasi militer, diskriminasi terhadap suku asli Papua, dan otonomi khusus (Otsus).

“Keempat hal tersebut menjadi masalah yang membayangi persoalan Papua. Dalam masalah Otsus ini, efektifitas anggaran pusat belum mengalir dengan baik ke bawah, ” kata Hasanuddin.

Ketua Rembuk Nasional, Dr Firdaus Ali juga mengharapkan agar semua pihak fokus pada masalah Papua Merdeka dan tidak melewatkannya dengan isu-isu yang tidak penting.

“Untuk penanganan masalah papua, tiga bulan lalu, kami dalam sebuah dialog dengan duta besar termasuk dalam perkembangan beberapa hari terakhir ini, ada upaya-upaya signifikan dan sistematis yang ingin membuat Papua lepas dari pangkuan Indonesia. Jadi disaat kita sibuk mengurus isu-isu yang lain, justru ada hal yang begitu penting yang harus menjadi perhatian,” ujarnya.

Rembuk Nasional Bidang Polhukam yang juga dihadiri oleh beberapa pemateri ini dilaksanakan dengan tema “Membangun Politik, Hukum dan Keamanan untuk Kemandirian dan Keunggulan Bangsa”

Kegiatan ini dibagi dalam dua forum yang membahas materi berbeda dan dilakukan dengan format Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka menjaring masukan dan rekomendasi semua pihak yang hadir pada acara tersebut.

Topik pertama membahas bidang Keamanan dan Politik Luar Negeri dan topik lainnya adalah Bidang Politik, Hukum dan HAM.

Beberapa poin penting hasil diskusi diantaranya desakan mengenai perlunya dilakukan revisi Undang-Undang Pertahanan serta sosialisasi pentingnya UU Pertahanan bagi generasi muda dan mahasiswa.

Forum juga mendesak adanya pemetaan kembali kepentingan nasional dalam kebijakan politik luar negeri di forum-forum internasional terkait dengan keamanan dan politik luar negeri Indonesia.

Hasil diskusi tersebut kemudian akan dibahas dan disusun dalam rapat pleno sebagai masukan dari civitas academica di Makassar dan diberikan kepada Dewan Pertimbangan Presiden di Jakarta sebagai masukan bagi pemerintahan Jokowi-JK.

MP

as