Koreri.com, Jayapura – Pemerintah Kabupaten / Kota se – Provinsi Papua diminta pro aktif melakukan konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setempat terkait pengelolaan keuangan daerah.
Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal, SE, MM mengatakan konsultasi dengan BPK itu sangat penting sehingga pengelolaan keuangan daerah berjalan baik, terbuka dan akuntabel dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada masyarakat.
“APBD ini uang rakyat. Jadi, kalau tidak mengerti konsultasi ke BPK, jangan Bupati berpikir berada di wilayah pegunungan jadi asal – asalan dalam mempertanggungjawabkan keuangan daerah,” akuinya usai Sertijab Kepala BPK perwakilan Provinsi Papua di Gedung Negara, Dok V Jayapura, Jumat (3/5/2019).
Menurut Wagub, keberadaan BPK jangan dilihat dari sudut yang sempit yakni hanya soal pemeriksaan saja, tapi Pemerintah Kabupaten / Kota harus mengundangnya untuk memberikan materi guna meningkatkan kapasitas ASN di daerah masing-masing.
“Dengan begitu, kapasitas pegawai kita dimanapun berada baik di gunung maupun lembah bisa bertambah agar bisa setara dengan saudara kita di Indonesia,” cetusnya.
Wagub juga mengakui capaian opini WTP yang telah diraih sejumlah Pemerintah Kabupaten/Kota di Papua juga harus berkolerasi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Indikator ini yang kami minta agar Bupati/Walikota memperhatikannya dengan baik. Jadi jangan sibuk bangun ini, bangun itu, tapi hal yang sangat signifikan tidak diperhatikan, seperti IPM tidak naik, kemiskinan tidak turun,” bebernya.
Ditegaskan pula, kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota akan memberikan penilaian secara menyeluruh bagi Provinsi Papua karena tugas utama Bupati/Wali Kota adalah untuk mengelola wilayah dan rakyatnya.
“Angka kemiskinan Papua memang masih tergolong tinggi, tapi sejak periode pertama kepemimpinan Lukas – Klemen trendnya sudah membaik secara signifikan. Penilaian ini adalah akumulasi dari kinerja Pemda Kabupaten/Kota,” tukasnya.
VDM
