Koreri.com, Jayapura – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI mencatat sebanyak 10 Pemerintah Kabupaten di Provinsi Papua tidak diberikan pendapat (Disclaimer).
Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis langsung menyikapi hal tersebut.
Ia meminta Kepala Perwakilan BPK Papua yang baru agar pro aktif mendekati Pemerintah daerah yang masih menerima opini WDP dan tidak diberi pendapat (disclaimer) sehingga bisa meningkat menjadi WTP.
“Kami minta Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Papua yang baru dapat memberi perhatian serius kepada Pemerintah daerah yang masih disclaimer dan BPK siap menerima jika ada konsulitasi dan sebagainya terkait pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Azhar Azis usai memimpin acara serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPK RI Papua di Gedung Negara, Kota Jayapura, Jumat (3/5/2019).
Terkait adanya daerah yang sudah 12 tahun masih menyandang predikat Disclaimer, Harry pun menilai BPK Papua perlu mendorong dan memberikan pendampingan untuk memperbaiki kinerja Pemda dimaksud.
“Sebenarnya mengacu pada Undang – undang, tugas BPK hanya untuk memerika saja, tetapi kami ingin jauh lebih maju lagi untuk memberikan bantuan teknis konsulitasi kepada Pemerintah daerah di Papua,” akuinya.
Di lain sisi, rakyat harus bisa memilih Kepala Daerah yang punya perhatian dan komitmen yang kuat untuk mengelola keuangan daerah.
“Karena hanya dengan pengelolaan keuangan yang baik sebagai satu-satunya cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua,” tandas Harry.
Selain Disclaimer, 11 Pemerintah Kabupaten/Kota mendapat opini WDP serta 9 daerah telah meraih opini WTP dari BPK atas LKPD tahun 2018.
VDM
