Koreri.com, Ambon – Realisasi pembangunan termasuk penanganan ruas jalan di Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan masih akan bergantung pada kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Maluku Julius Rutasouw, saat menerima aspirasi mahasiswa Ambalau dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di ruang Komisi IV Dewan setempat, Kamis (6/8/2026).
Ia menerima aspirasi massa aksi bersama Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw.
Menurut Julius, apabila upaya Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperoleh sumber pembiayaan melalui pinjaman, termasuk dari Bank Pembangunan Daerah (BPD), berhasil direalisasikan, maka peluang untuk melanjutkan sejumlah program pembangunan yang saat ini tertunda akan semakin terbuka.
“Kalau langkah-langkah yang dijelaskan Pak Richard Rahakbauw terkait upaya pemerintah daerah untuk pinjaman ke Bank BPD dan sebagainya berhasil, maka mungkin ada solusi untuk mengondisikan pembangunan jalan tersebut,” ujar Julius.
Ia menjelaskan bahwa penundaan anggaran tidak hanya berdampak pada pembangunan jalan di Ambalau, tetapi juga terhadap berbagai program infrastruktur di kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Maluku.
Menurut Julius, hampir seluruh kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan jalan dan prasarana lainnya, sementara masih ditunda karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
Ia berharap kondisi fiskal Pemerintah Provinsi Maluku segera membaik sehingga proyek-proyek strategis yang menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk peningkatan akses jalan di Ambalau, dapat kembali dilaksanakan demi mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
JFL
