Koreri.com, Timika – Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, mendorong seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Mimika memperkuat penerapan zona integritas sebagai bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, profesional, dan mudah diakses masyarakat.
Emanuel menegaskan, zona integritas tidak boleh berhenti sebagai predikat maupun formalitas perangkat pemerintah.
Penerapannya harus diwujudkan melalui perubahan budaya kerja serta peningkatan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Emanuel saat membuka Forum Konsultasi Publik bertema “Strategi Mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) untuk Pelayanan Publik yang Inklusif dan Berdampak Nyata bagi Masyarakat” di Hotel Grand Tembaga, Senin (21/9/2026).
“Zona integritas bukan sekadar milik pihak tertentu, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan budaya, melalui budaya kerja, dan peningkatan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Emanuel.
Menurutnya, perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memiliki peran penting karena melayani berbagai kebutuhan dasar, termasuk dokumen administrasi dan layanan pemerintahan.
Karena itu, ia meminta pelayanan publik terus diarahkan agar cepat, mudah, aman, terbuka, dan transparan, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat dalam memperoleh dokumen maupun layanan yang dibutuhkan.
“Pelayanan harus cepat, mudah, aman, terbuka dan memberikan jaminan kepada setiap masyarakat untuk memperoleh dokumen yang diperlukan,” katanya.
Pelayanan Harus Menjangkau Semua Wilayah
Emanuel juga menyoroti kondisi geografis Kabupaten Mimika yang beragam.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem pelayanan yang adaptif dan inovatif sehingga mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.
Ia menekankan bahwa peningkatan pelayanan publik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Kolaborasi dengan berbagai unsur masyarakat juga diperlukan.
“Kita membutuhkan kolaborasi seluruh unsur masyarakat, termasuk dunia usaha, kelompok masyarakat, kelompok agama, kelompok adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi profesi dan seluruh pemangku kepentingan,” jelasnya.
Wabup juga mengajak jajaran pemerintah menjadikan setiap masukan dan pengaduan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan.
Menurutnya, mekanisme pengaduan perlu diperkuat agar keluhan masyarakat tidak sekadar diterima, tetapi dapat menjadi dasar dalam melakukan pembenahan pelayanan.
“Kita harus menjadikan masukan dan pengaduan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan, serta membangun pelayanan yang inklusif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Emanuel berharap penguatan zona integritas mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional, sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat Mimika.
Dalam forum tersebut juga dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika dengan sejumlah perangkat daerah.
Ketua panitia, Venska G, dalam laporannya menjelaskan bahwa kerja sama tersebut berkaitan dengan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung kebutuhan pelayanan dan program pemerintah daerah.
Forum konsultasi publik ini dilaksanakan dengan mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 yang telah diubah dengan PermenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2024.
Kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai pembangunan zona integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan transparan, mengidentifikasi kebutuhan pelayanan, mendorong inovasi, serta menyusun rekomendasi perbaikan pelayanan.
Peserta forum berasal dari unsur DPRK, instansi terkait, kepala distrik, lurah, kepala kampung, tokoh agama hingga perguruan tinggi.
Forum yang berlangsung selama satu hari itu menghadirkan sejumlah pemateri dari unsur pemerintah dan lembaga peradilan.
Materi yang dibahas antara lain pembangunan zona integritas dan budaya kerja, strategi Pengadilan Agama Mimika dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM, serta strategi perangkat pemerintah daerah dalam membangun zona integritas untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
NUEL
