Koreri.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Papua Barat (PB) resmi menjalin kerjasama implementasi e-Government.
Dalam hal ini, mendukung implementasi pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau e-Government di Papua Barat.
Kerjasama tersebut ditandai dengan ditekennya nota kesepahaman (MoU) antara kedua pemerintahan bertempat di Sasana Karya, Kantor Gubernur Papua, Rabu (3/7/2019).
Masing-masing pihak diwakili Sekda Papua Barat, Nataniel Mandacan dan Sekda Papua TEA. Hery Dosinaen.
Kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyusul penilaian KPK atas penyelenggaran pemerintahan berbasis elektonik di Papua Barat yang masih rendah.
“Kami memang baru memulai, jadi beberapa waktu lalu sempat diarahkan oleh KPK ke Medan, Jogja and Surabaya untuk belajar mengenai e-Planning dan e-Budgeting. Karena terlalu jauh kami dialihkan ke Papua karena lokasinya dekat dan juga sudah menerapkan e-Goverment,” ungkap Sekda PB Nataniel Mandacan seusai kegiatan.
Sejauh ini, Papua Barat baru menerapkan e-Budgeting dengan aplikasi SIMDA, sementara untuk e-Planing belum diterapkan.
Karena itu, ia harapkan melalui kerjasama ini Papua Barat bisa segera menerapkan e-Planning.
“Sehingga bisa memudahkan pelaksanaan tugas perencanaan dan lain-lain dan penyelenggaraan pemerintahan di Papua Barat menjadi semakin baik sesuai harapan Pemerintah Nasional,” harap Mandacan.
Berkaitan dengan pengoperasian, pihaknya melalui Dinas Kominfo setempat telah menyiapkan tenaga teknis dan fasilitas untuk menjalankan sistem e-Government.
“Kalaupun kedepan ada kendala, kata dia, pihaknya akan kembali meminta dukungan dari Pemerintah Papua,” tukasnya.
Sementara itu, Sekda Papua TEA Hery Dosinaen memastikan kerja sama tersebut.
“Kami Pemerintah Papua atas perintah Gubernur Lukas Enembe siap untuk memberikan bantuan kepada Pemmerintah Provinsi Papua Barat agar bagaimana mengimplementasikan e-Goverment,” tukasnya.
VMT
