Koreri, Langgur – Kepala Sub SEA Operasi Pangkalan Penjagaan Laut Pantai (PPLP) Kelas ll Tual, Ali Ngabalin menyatakan sebagai salah satu dari 5 Pangkalan di Indonesia, Pangkalan PLP Kelas II Tual yang berlokasi di Desa Danar, masih masih sangat terbatas, baik itu secara teknis operasi maupun teknis administrasi.
“Tugas pangkalan itu cuma dua, yakni Kapal dan Rescue. Kalau Kapal itu terkait dengan penyelamatan, keselamatan dan pengawasan, Rescue juga demikian namun Rescue ini berada di darat, ketika ada musibah maka akan dibutuhkan dan kita saling koordinasi dengan Basarnas,” ujarnya di Langgur, Kamis (8/8).
Dijelaskan Ngabalin, PPLP juga membantu navigasi, terkait dengan kondisi lampu-lampu navigasi. Misalnya saat patroli, ditemukan ada lampu-lampu navigasi kondisinya ada yang padam atau mati maka pihaknya akan melaporkan ke pihak navigasi.
“Pengamanan kita ini kan penjagaan laut dan pantai, artinya dari pesisir sampai ke laut (laut perbatasan) dan secara teknis operasi, PPLP disini memang masih sangat terbatas, baik itu sarana prasarananya, ditambah dengan wilayah operasi yang luas yang meliputi Maluku, Papua, Papua Barat sampai ke Kendari (Sulawesi Tenggara),” tandasnya.
Diungkapkan Ngabalin, armada yang dimiliki Pangkalan PLP Kelas II Tual yakni ada 4 Armada yakni KN 202 Parang, KN 213 Salawaku, KN 117 Kalawai dan KN 364 (tidak memiliki nama kapal hanya nomor lambung saja karena kapal kecil).
“KN Salawaku sementara proses untuk docking (usai Pam Lebaran di Sulawesi Tenggara), KN 117 Kalawai juga docking (usai Pam Lebaran di Ambon) dan KN 364 kondisi kapalnya kecil maka tetap berada disini,” bebernya.
Menurut Ngabalin, dengan kondisi armada yang ada sekarang yakni tersisa KN 364 (kapal kecil) tentu sangat terbatas kegiatan operasi di laut untuk pengawasan atau melakukan penyelamatan terhadap musibah di laut.
“Saya berharap Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dapat melengkapi kekurangan perlengkapan operasional dan tenaga baik di darat dan di laut. Meskipun dengan kekurangan yang ada tapi kami tetap siap sedia untuk melakukan kegiatan. Untuk itu saya sangat berharap semoga kita bisa dibantu fasilitas oleh Ditjen Perhubungan Laut,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Urusan Tata Usaha kantor setempat, Eva Arifa juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Kepala Sub SEA Operasi terkait masih kurangnya sarana dan prasarana fasilitas pendukung.
Menurut Arifa, sejak dulu memang sudah ada upaya-upaya lewat usulan Pangkalan PLP Kelas II Tual agar segala kebutuhan yang berkaitan dengan sarana prasarana (fasilitas) yang mendukung operasional di kantor tersebut dapat terpenuhi, sehingga pihaknya dalam melaksanakan tupoksi dapat berjalan dengan baik.
“tapi kita didalam usulan itu juga tidak mudah pasti ada kendala-kendala, ya mungkin dilihat dari skala prioritasnya, mana yang didahulukan, sedangkan kalau dilihat dari tupoksi kita memang sangat dibutuhkan fasilitas sarana dan prasarana dan juga tenaga-tenaga (SDM) baik di laut maupun di darat dalam upaya mendukung operasional kita ini,” ungkapnya.
Arifa berharap, usulan yang disampaikan ke Ditjen terkait kebutuhan sarana prasarana bisa terjawab, mengingat kantor (lokasi) yang jauh dari perkotaan tentu sangat butuh fasilitas pendukung yang memadai.
“Kami juga berharap teman-teman wartawan dapat membantu kami mengekspos kegiatan-kegiatan operasional kami, apalagi dengan kunjungan bapak Bupati Malra beberapa hari kemarin ke kantor kami, semoga kedepan dengan kerjasamanya keberadaan kami juga disini dapat diketahui oleh masyarakat luas,” pungkasnya. (MP-RR)
