Koreri.com, Jayapura – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Papua kecewa karena Presiden Joko Widodo tidak mengakomodir Orang Asli Papua (OAP) dalam jajaran pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPD Partai Demokrat Papua, Ricky Ham Pagawak, kepada wartawan di Jayapura, Rabu (23/10/2019).
“Kami partai Demokrat Papua di bawah kendali Gubernur Lukas Enembe memberikan dukungan suara 93 persen kepada pasangan Jokowi – Amin pada Pemilu 2019. Itu otaknya partai Demokrat. Tapi tdak diakomodir masuk dalam kabinet kerja jilid II,” kecamnya.
Ham mengaku menyesal dan kecewa terhadap kebijakan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati yang tidak memberikan kesempatan kepada Demokrat untuk bergabung dengan Pemerintahan.
“Saya salah satu Bupati yang memberikan suara ke pasangan Jokowi – Amin 100 persen. Jadi, kalau kader Demokrat tidak diakomodir, kami kecewa dan menyesal dengan Jokowi dan Megawati Soekarno Putri. Rata – rata Bupati dari partai Demokrat itu hampir 100 persen,” bebernya.
Sekretaris DPD Partai Demokrat, Carolus Bolly, mengatakan tidak ada keterwakilan OAP dalam kabinet kerja jilid II ini merupakan sejarah yang buruk dilakukan Presiden Jokowi terhadap Papua.
“Yang pasti kita merasa kurang pas karena tidak ada orang asli Papua dalam tubuh kabinet hari ini dan itu peringatan keras bagi Presiden Jokowi,” tegasnya.
Demokrat Papua, tegas Bolly, meminta jawaban Presiden Jokowi terkait apa alasan sehingga tidak memasukan OAP dalam kabinet.
“Jangan menyebut bahwa saudara kita yang satu itu sudah mewakili representasi orang Papua? Itu tidak, karena kita semua tahu siapa orang asli Papua sesungguhnya,” sambungnya.
Sementara itu, Wasekjen DPP Partai Demokrat, Muhamad Rifai Darus, memastikan Partai Demokrat akan menentukan sikap terhadap pemerintahan Jokowi – Amin.
“Saya ingin sampaikan bahwa dinamika ini menjadi catatan bagi Demokrat dimana komunikasi politik sejak awal sampai akhir menjadi catatan bagi partai dan langkah – langkah yang diputuskan itu adalah suara dari daerah di seluruh Indonesia,” tandasnya.
Oleh karena itu, menjadi elok kalau partai Demokrat menjadi oposisi murni dalam mengawal pemerintahan ke depan.
VDM
