Koreri.com, Jayapura – Bertempat di Hotel Horizon Kotaraja Jayapura, Jumat (13/3/2020), telah dilaksanakan pertemuan Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw bersama Aktivis Muda Papua yang tergabung dalam Papua Island Community (PIC) dan Pak HAM Papua.
Kapolda didampingi Dir Intelkam dan Kabid Kum Polda Papua.
Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan tersebut dimana salah satunya, terkait perkembangan sejumlah aktivis muda Papua yang diusulkan mendapatkan affirmative rekruitmen BUMN.
Berkaitan dengan rekruitmen BUMN/BUMD, daftar para aktivis muda Papua yang telah dikumpulkan dan kini sudah ada di pusat.
“Dan kita usulkan untuk mendapatkan kebijakan khusus atau affirmative. Mohon agar didoakan karena itu merupakan upaya,” ujar Kapolda Papua
Kemudian, soal pertanggungjawaban dukungan anggaran dalam rangka pemulangan mahasiswa atau pelajar eksodus terkait kembalinya mereka ke kota studi. Dalam hal ini terkait dengan keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat.
“Karena mahasiswa eksodus ini memiliki konektivitas, komunikasi, komunitas dan intelektualitas yang tinggi. Oleh karena itu, sebagai orang tua dan kakak kami mengajak mereka kembali ke kota studi,” terang Kapolda.
Sebagai informasi, Dikti sedang berkoordinasi dengan kampus-kampus untuk memberikan ruang kepada mahasiswa eksodus untuk kembali kuliah.
“Karena itu, masih ada kesempatan dan ruang untuk kembali bicara kepada mahasiswa yang eksodus untuk kembali ke kota studi,” lanjutnya.
Soal pengangguran juga turut menjadi sorotan dalam pertemuan itu.
“Tahun 2045 di Indonesia akan ada bonus demografi terbesar, namun kita di Papua malah banyak pengangguran. Masa depan kita dibentuk oleh diri sendiri bukan orang lain, nasehat orang tua kita harus dengar, yang menentukan nasib kita bukan pihak tertentu tetapi diri kita sendiri,” imbau Kapolda.
Selain itu, pembahasan soal dana sebesar Rp1,5 Miliar dari Gubernur Provinsi Papua melalui Sekda telah habis digunakan oleh Pak HAM Papua.
“Karena itu, kita meminta penjelasan dari Direktur Pak HAM Papua,” sambungnya.
Kapolda menambahkan dalam penyelenggaraan PON XX bukan hanya sarana untuk memenuhi standar PON sendiri, akan tetapi ada mimpi besar kedepan anak-anak yang memiliki talenta olahraga melewati jalur ini menjadi pemicu diri mereka kedepan.
“Hal ini seperti yang telah dilakukan oleh Negara Thailand hingga kemudian berhasil mencapai prestasi di bidang olahraga,” tandasnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh Direktur Pak HAM Mathius Murib tentang laporan Tim Kerja Advokasi Hak Pendidikan Pelajar atau Mahasiswa Eksodus Papua 2019/202.
“Kantor PAK HAM dijadikan sebagai Kantor pendaftaran dan saya menjabat sebagai Sekretaris dan Pdt. Alex Mauri sebagai Ketua. Kami juga bekerjasama dengan Polda, Kodam, Pemda dan KNPI, Data mahasiswa eksodus yang telah didata sebanyak 721 mahasiswa dan yang berhasil dikembailkan sebanyak 167 mahasiswa,” rincinya.
Diakui Murib, hambatan yang dialami Pak HAM yaitu mendapat ancaman dan tekanan dari pihak yang kontra dengan pemulangan mahasiswa eksodus.
Tim juga telah melaksanakan audiensi dengan Ketua DPR Papua dan mendukung kegiatan Tim Kerja, saran dari Ketua DPRP agar berkoordinasi dengan Pemerintah daerah.
“Selain itu, kami juga telah melaksanakan audiensi dengan Ketua MRP dan memberikan masukan serta dorongan kepadanya untuk merespon dan memberikan solusi kepada mahasiswa eksodus,” kata dia.
Tim kerja juga telah menggelar FGD dengan mahasiswa eksodus di Kantor Pak HAM Papua dan menjelaskan kepada mahasiswa eksodus tentang pentingnya pendidikan.
“Dan kami mendorong mereka untuk kembali ke kota studi masing-masing, dimana seluruh anggaran sebesar Rp1,5 Miliar telah habis dipakai untuk membiayai beberapa kegiatan seperti FGD, transportasi, pembelian tiket dan lain-lain,” rincinya.
Terkait laporan itu, perwakilan aktivis mengatakan penjelasan Direktur Pak HAM Papua terkait pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemulangan mahasiswa eksodus sebesar Rp1,5 miliar tidak menyentuh ke anak-anak mahasiswa eksodus. Pak HAM Papua dinilai tidak turun sampai ke akar,
Aktivis menilai laporan keuangan yang dibuat Mathius Murib tidak benar dan kurang rinci.
“Terkait itu, saya telah memerintahkan kepada penyidik Reskrimum untuk melakukan klarifikasi dan mengecek pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh PAK HAM Papua,” tegas Kapolda.
Ia mengaku salut kepada aktivis yang memiliki sikap-sikap korektif dalam mengkritisi sesuatu.
VDM
