Koreri.com, Jayapura – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terus mendorong upaya pencegahan penyelewengan uang negara dengan memaksimalkan peran Pemerintah juga masyarakat.
Salah satunya, melalui aplikasi JAGA yang telah diluncurkan oleh lembaga antirasuah tersebut pada Desember 2016 lalu.
“Kami berharap dengan aplikasi JAGA ini dapat menjadi media baik pemerintah maupun masyarakat untuk saling mengontrol untuk kemajuan Papua,” harap Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan dalam giat webinar bertemakan Implementasi Pencegahan Korupsi melalui Aplikasi JAGA di Papua dan Papua Barat – Kolaborasi KPK, Pemerintah Daerah, NGO, dan Publik dalam Mencegah Korupsi, Senin (24/11/2020).
Dijelaskan Nainggolan, JAGA adalah aplikasi pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengolahan aset Negara.
Di setiap renstra KPK selalu disebutkan elemen masyarakat, karena KPK sangat percaya bahwa pemberantasan korupsi baik pemberantasan dan pencegahan tidak akan berjalan kalau tidak ada partisipasi masyarakat.
“Permasalahannya saat ini adalah, masyarakat perlu suatu media untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh eksekutif atau Pemerintah daerah. Kami merasa dengan saluran-saluran (sosialisasi) yang dilakukan oleh Pemda terkait dengan pemberantasan dan pencegahan masih kurang,” akuinya.
Untuk itu, aplikasi diberi nama Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (JAGA.ID) ini menjadi portal informasi publik mengenai pencegahan korupsi yang diinisiasi oleh KPK guna mendorong partisipasi, akuntabilitas, respon, dan transparasi dari pemerintah dan masyarakat.
“Saya yakin aplikasi JAGA dapat menjawab kebutuhan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah. Apalagi sangat mudah dioperasikan oleh masyarakat yang menggunakan hanphone berbasis android,” sambungnya.
KPK, lanjut Nainggolan, menginginkan adanya tambahan saluran komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, dimana komunikasinya berjalan dua arah.
“Pemerintah dapat melakukan pelaporan terkait dengan apa yang sudah dilakukan, masyarakat dapat melihat dan memberikan koreksi, usulan, bahkan prakter-praktek baik yang ada ada ditingkat masyarakat yang sekiranya Pemerintah daerah dapat melihat,” lanjutnya.
Provinsi Papua diharapkan bisa belajar atau mengambil sampel dari daerah lain, semisal di Papua Barat.
“Dalam waktu yang bersamaan juga, Papua dapat mengambil hal yang baik yang telah dilakukan oleh provinsi lain untuk diadopsi dan diterapkan,” pungkasnya.
SEO
