Koreri.com, Nabire – Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Siber dan Sandi pada provinsi baru di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah berlangsung di Nabire, Selasa (9/6/2026).
Bimtek tersebut diinisasi Pemprov Papua Tengah berkerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI.
Asisten III Bidang Administrasi Umum Viktor Fun hadir mewakili Gubernur Papua Tengah sekaligus membuka secara resmi bimtek tersebut.
Mengawali giat tersebut, Gubernur atas nama Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada BSSN yang terus memberikan perhatian, pendampingan, dan penguatan kapasitas kepada daerah-daerah otonom baru, termasuk Papua Tengah dalam membangun tata kelola keamanan siber dan persandian yang kuat, profesional, dan berkelanjutan.
“Kita hidup pada zaman yang berbeda dari generasi sebelumnya. Jika dahulu kekuatan suatu pemerintahan diukur dari luas wilayah, kekayaan alam, dan jumlah penduduknya, maka saat ini terdapat satu aset yang tidak kalah penting, yaitu informasi dan data,” ungkapnya.
Di era digital, data telah menjadi aset strategis. Data kependudukan, data keuangan, data kesehatan, data pendidikan, hingga data pembangunan daerah merupakan sumber daya yang sangat berharga.
“Karena itu, ancaman terhadap data bukan lagi ancaman biasa, melainkan ancaman pemerintahan, terhadap pelayanan publik, jalannya bahkan terhadap kepercayaan masyarakat kepada negara,” sambung Gubernur.
Dikatakan, gangguan terhadap sistem pemerintahan dapat dilakukan melalui serangan siber yang menyerang jaringan, aplikasi, dan pusat data. Kebocoran informasi dapat menimbulkan kerugian besar tanpa harus merusak satu bangunan pun. Oleh sebab itu, keamanan siber telah menjadi bagian penting dari pertahanan negara dan ketahanan daerah.
Papua Tengah sebagai provinsi baru sedang membangun banyak hal secara bersamaan. Kita membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Di saat yang sama kita juga sedang melakukan transformasi digital. Berbagai layanan pemerintahan mulai memanfaatkan teknologi informasi agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Namun perlu kita sadari bahwa digitalisasi tanpa keamanan ibarat membangun rumah megah tanpa pintu dan tanpa kunci. Sistem yang canggih tidak akan berarti apabila tidak terlindungi dari ancaman siber,” sahutnya
Karena itu, kegiatan bimbingan teknis ini memiliki makna yang sangat strategis. Kegiatan ini bukan sekadar pelatihan teknis, melainkan bagian dari upaya membangun budaya keamanan informasi di lingkungan pemerintahan.
“Saya ingin mengajak kita semua memahami bahwa keamanan siber bukan hanya urusan Dinas Kominfo, bukan hanya tugas administrator jaringan, dan bukan hanya tanggung jawab tenaga teknis. Keamanan siber adalah tanggung jawab Bersama,” ajaknya.
Sering kali ancaman terbesar bukan berasal dari teknologi yang lemah, melainkan dari kelalaian manusia. Sebuah kata sandi yang mudah ditebak, penggunaan perangkat yang tidak aman, atau penyebaran informasi tanpa verifikasi dapat menjadi pintu masuk bagi berbagai ancaman.
Oleh karena itu, setiap aparatur pemerintah harus menjadi bagian dari pertahanan siber daerah. Mulai dari pimpinan perangkat daerah hingga staf pelaksana, semua memiliki peran yang sama pentingnya dalam menjaga keamanan informasi pemerintah.
“Saya berharap melalui kegiatan ini akan lahir sumber daya manusia yang tidak hanya memahami teknologi, tetapi juga memiliki kesadaran, kewaspadaan, dan tanggung jawab dalam melindungi aset digital pemerintah,” harapnya.
Papua Tengah memiliki tantangan geografis yang unik. Wilayah yang luas, kondisi medan yang beragam, dan keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah menuntut untuk semakin memanfaatkan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Namun di tengah tantangan tersebut, ada peluang besar yang dapat dimaksimalkan untuk membangun sistem digital yang lebih modern sejak awal. Seperti menyiapkan tata kelola keamanan informasi yang baik sejak fondasi pemerintahan ini dibangun.
“Kita dapat menjadikan Papua Tengah sebagai contoh bagaimana provinsi baru mampu berkembang dengan memanfaatkan teknologi secara aman dan bertanggung jawab,” cetusnya
Pada akhirnya, keamanan siber bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan persoalan menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ketika data masyarakat terlindungi, pelayanan publik berjalan dengan baik, dan sistem pemerintahan beroperasi secara aman, maka kepercayaan publik akan semakin kuat. Dan ketika kepercayaan itu tumbuh, maka pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan lebih efektif.
“Saya percaya bahwa investasi terbaik yang dapat kita lakukan hari ini bukan hanya membangun gedung dan infrastruktur, tetapi juga membangun kapasitas manusia, membangun kesadaran, dan membangun budaya keamanan yang akan melindungi pemerintahan kita di masa depan,” pungkasnya.
HMS
